Sri Mulyani Khawatir Inflasi akibat Harga Beras, Ini Saran Para Ekonom

Minggu, 25 Februari 2024 16:01 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah sejumlah foto ketika ia melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu lewat Instagram resminya @smindrawati, dikutip pada Ahad, 18 Februari 2024. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kenaikan harga beras yang bisa mengerek inflasi komponen bergejolak.

Menurut dia, untuk saat ini sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan, mengingat produksi beras cukup terbatas karena masih menunggu masa panen di daerah penghasil.

“Paling untuk menahan laju harga supaya tidak semakin liar, yang membuat inflasi meningkat, adalah dengan lebih banyak menggelontorkan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan),” ujar Eko ketika dihubungi Tempo, Minggu, 25 Februari 2024.

Eko pun menilai penurunan harga beras untuk saat ini sulit. Pelandaian harga beras baru bisa terjadi usai panen raya. “Salah satu faktor yang kurang diantisipasi oleh pemerintah adalah panic buying menjelang Pemilu, di mana Bansos masif dipercepat dan saat bersamaan kebutuhan non Bansos juga naik,” tuturnya. “Di sisi lain, supply tidak bisa mengimbangi secara cepat digelontorkan ke pasar.”

Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong, mengatakan bahwa satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjual beras dengan harga murah.

Advertising
Advertising

“Kalau kekhawatiran inflasi dipicu oleh satu hal spesifik dalam hal ini beras, maka saya lihat pemerintah sebaiknya melakukan operasi pasar menjual beras murah,” ujar Lukman ketika dihubungi pada di hari yang sama.

Menurut dia, saat ini stok beras terbilang sulit dan harganya mahal. “Saya tidak melihat opsi lain (selain jual harga murah) karena hal ini bersifat seasonal atau musiman.”

Sebelumnya, Sri Mulyani was-was dengan kenaikan harga beras belakangan ini. Sebab, menurut dia, melonjaknya harga beras bisa mengerek inflasi komponen bergejolak atau volatile food.

Menkeu menuturkan, inflasi di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global. Inflasi Indonesia per Januari 2024 tercatat 2,57 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/yoy).

"Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7 persen year to date," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis sore, 22 Februari 2024.

Sri Mulyani menuturkan, hingga 21 Februari 2024, rata-rata harga beras telah mencapai Rp 15.175 per kilogram. "Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita."

Dia menyebutkan, ada beberapa harga pangan lain yang juga menunjukkan kenaikan. Yakni, bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam.

Menurut Sri Mulyani, ini menjadi tantangan menjelang Idul Fitri atau puasa Ramadan. Oleh sebab itu, kata dia, volatile food harus bisa segera distabilkan agar headline inflation Indonesia terjaga rendah ketika inflasi dunia dan negara maju juga mulai menurun.

DEFARA DHANYA | AMELIA RAHIMA

Pilihan Editor: Basuki Hadimuljono Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo, Pengamat Ungkap Kriteria Menteri PUPR Berikutnya



Berita terkait

Rupiah Hari Ini Diprediksi Menguat hingga Rp 15.900 per Dolar AS

4 jam lalu

Rupiah Hari Ini Diprediksi Menguat hingga Rp 15.900 per Dolar AS

Analis Ibrahim Assuaibi, memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp 15.900 - Rp 15.990.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

7 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

2 hari lalu

BI Beberkan Langkah Sinergi Pengendalian Inflasi

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan pihaknya terus memperkuat sinergi dan mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

3 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

3 hari lalu

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

Rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, apa saja?

Baca Selengkapnya