TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini setelah masalah sumber anggaran untuk membiayai program tersebut menuai polemik.

Sebelumnya, sempat ada isu program makan gratis direalisasikan dengan pemangkasan subsidi BBM hingga refocusing dan realokasi anggaran pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

"Program makan siang di-refocusing bukan pada ingredients (bahan-bahann), tapi kelompok sasarannya yang dipertajam," tutur Faisal kepada Tempo, Senin, 19 Februari 2024.

Refocusing program, menurut Faisal, bisa menjadi cara untuk menekan anggaran dan menjadikan program makan siang ini lebih tepat sasaran.

Faisal mengatakan, tidak harus seluruh siswa mendapat makan siang gratis. Ia berujar, program makan siang gratis memungkinkan untuk diberikan ke kalangan menengah ke bawah saja. "Atau dari sisi area, misalnya di daerah-daerah, di kantong-kantong kemiskinan," ucapnya.

Faisal berpendapat refocusing program makan siang gratis menjadi opsi yang memungkinkan. Ia tidak sepakat jika program dijalankan dengan anggaran besar tetapi justru memangkas subsidi BBM.

Pasalnya, subsidi BBM yang berkurang akan berdampak pada kenaikan harga BBM subsidi dan diikuti pelemahan daya beli masyarakat. "Ini yang harus diperhatikan. Jangan kasih makan gratis tapi daya beli masyarakat malah diturunkan," kata Faisal.

Program makan siang gratis disinyalir membutuhkan anggaran sekitar Rp 450 triliun per tahun. Isu yang sempat bergulir, anggaran bakal diambil dari subsidi BBM yang dipangkas. Namun belakangan, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, membantah pernyataanya saat wawanncara dengan Bloomberg TV pada Kamis, 15 Februari tersebut.

Eddy menjelaskan, pernyataan utuhnya dalam wawancara itu adalah Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu. Tujuannya agar lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin atau usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Yang saya katakan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," kata Eddy melaluui keterangan tertulisnya kepada Tempo, dikutip Ahad, 18 Februari 2024.

"Saya kan pimpinan Komisi VII di DPR RI, jadi saya cukup paham dengan kebijakan energi nasional, termasuk masalah subsidi energi."

Sementara itu, sebelumnya Prabowo Subianto memberi sinyal penggunaan anggaran dari APBN. Prabowo menyinggung anggaran bantuan sosial dan pendidikan. Namun, ia tidak secara gamblang menggunakan anggaran itu untuk membiayai program makan siang gratis demi mengatasi stunting tersebut.

"Sekitar 460 triliun lebih. Everybody will ask, uangnya dari mana?" kata Prabowo di Ritz Carlton, Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2024. "APBN sekarang, alokasi untuk Bansos itu adalah Rp 493 triliun, hampir Rp 500 triliun. Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer is so easy. Apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?"

RIRI RAHAYU | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN Bakal Cair Mulai H-10 Lebaran