TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Chandra Wahjudi menyebut Pemilu satu putaran dapat mempercepat realisasi investasi di Indonesia.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum telah menyelenggarakan Pemilu 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024. Hasil hitung cepat sementara menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin berdasarkan hitung cepat dengan perolehan 59,17 persen. Unggul jauh dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,79%), dan Ganjar Pranowo -Mahfud Md (16,05 persen). Data ini berasal dari hitung cepat kerja sama Tempo dengan lembaga survei Kedai Kopi.

Chandra menyebut dalam konteks pemilu satu atau dua putaran, sebenarnya masing masing memiliki kelebihan dan kekurangan. "Satu putaran tentu akan memberikan percepatan pada realisasi investasi baik itu FDI atau Foreign Direct Investment maupun investasi melalui pasar keuangan," ujar Chandra dalam keterangannya kepada Tempo pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Saat ini, kata dia, Pemilu sudah berhasil dilangsungkan. Karena itu, bagi pelaku usaha yang penting adalah hasil dari Pemilu tersebut dapat diterima oleh semua pihak. "Sehingga stabilitas politik dapat tetap terjaga," ucap dia.

Mengenai kabinet baru, ia tidak berkomentar banyak. Menurut dia, terlalu untuk membicarakan kabinet baru, karena masih ada waktu yang cukup lama hingga Oktober 2024. Namun, Chandra menyebut pengusaha berharap komposisi menteri ekonomi harus diisi oleh sosok yang tepat untuk menghadapi tantangan ke depan yang lebih besar.

"Saat ini kita dihadapkan oleh kondisi ekonomi global yang kurang baik dan beberapa negara sudah masuk resesi. Untuk itu sosok yang kredibel dan profesional di bidangnya sangat diharapkan oleh dunia usaha," ujar dia.

Adapun Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan Pemilu satu putaran tidak menjamin kelancaran invetasi tahun ini. Menurutnya, investor akan tetap wait and see hingga ada kepastian kabinet pemerintahan baru.

"Pertanyaan seperti apakah Sri Mulyani akan dilanjutkan, siapa pengganti menteri-menteri di pos ekonomi, apakah diisi profesional atau politisi, itu lebih menentukan ketimbang sekadar Pemilu satu atau dua putaran," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 15 Februari 2024.

Pasalnya, Bhima menuturkan, kebijakan ekonomi bisnis akan menjadi pertimbangan para investor, terutama bagi investor yang akan masuk ke kebijakan yang sensitif terhadap perubahan regulasi. Sebagai contoh, sektor pertambangan atau minyak dan gas.

"Mereka akan melihat siapa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM)-nya," kata Bhima.

Bhima pun menilai target investasi Rp 1.650 triliun tahun ini akan sulit tercapai. Kalaupun Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) yang sementara ini unggul di quick count terpilih, ada faktor lain yang menghambat investasi. Salah satunya, tanda tanya soal legitimasi kebijakan dan potensi pertentangan dari parlemen.

"Sebab dari quick count kan partai oposisi, partai yang beda koalisi dengan Prabowo, suaranya cukup besar," kata Bhima.

Menurut Bhima, kondisi itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi investor. Ia berujar, parlemen bisa saja menggagalkan kebijakan pemerintah ke depan. "Jadi, bukan berarti Pemilu satu putaran tidak membuat investor wait and see," katanya.

YOHANES MAHARSO | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Pemilu 2024: Dampak Pemungutan Suara Ulang