TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Bambang Susantono, menyebut, jumlah penduduk di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tidak akan lebih dari 2 juta penduduk. Menurut Bambang, pembatasan itu diperlukan agar tidak terjadi over capacity seperti yang terjadi di kota-kota besar Indonesia.

"Yang menarik, ini (lKN) 4 kali luas Jakarta tapi penduduknya paling 2 juta. Kenapa? Kita enggak mau mengulangi apa yang terjadi kota-kota di Indonesia yang over capacity. Over dari kapasitas lingkungan dan sumber daya yang ada untuk memenuhi hidup yang baik," ujar Bambang dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN yang dipantau secara daring dari YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Bambang mengatakan, OIKN berupaya membangun IKN sebagai kota yang layak huni dan dicintai masyarakatnya. Untuk mewujudkannya, kata Bambang, OIKN belajar dari Finlandia, negara yang disebut paling bahagia di dunia. Di Finlandia, kata Bambang, masyarakatnya bahagia karena lingkungannya nyaman.

Menurut Bambang, di Finlandia, masyarakatnya lebih banyak berjalan kaki karena konsep kotanya memang didesain memudahkan masyarakat berjalan kaki. Ia juga menyebut, polusi udara di Finlandia sangat rendah. Ia membandingkan dengan Jakarta. "Indeks air polusinya (Finlandia) 30. Jakarta berapa? Tembus sekitar 160-an," kata dia.

Dengan konsep kota yang nyaman, Bambang yakin IKN akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali masyarakat. "Jadi ketika saya tanya teman-teman milenial, gen z mereka senang banget. Tugas saya mengantar kota ini menjadi kota Anda (millennial dan gen z)," ujar Bambang.

Selain itu, Bambang juga mengungkap, pada 2045, nantinya di IKN akan beroperasi taksi terbang, drone atau robot-robot untuk memantau perkembangan kota dan kebutuhan logistik, kendaraan listrik, sampai kendaraan umum tanpa supir. Saat ini, kata Bambang, semua teknologi itu sedang diuji coba di lapangan.

Sebagai informasi, hingga saat ini pemerintah telah melakukan groundbreaking proyek di IKN sebanyak 4 kali. Menurut Bambang, dari total groundbreaking yang sudah dilakukan, terdapat 33 perusahaan swasta non pemerintahan yang terlibat. Adapun investasi yang masuk ke proyek IKN mencapai sekitar Rp 47,5 triliun hingga Januari 2024. Investasi tersebut merupakan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) alias uang negara.

Pilihan Editor: Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Gibran: Saya Belum Dilantik Sudah Pada Ribut