Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini

Kamis, 15 Februari 2024 19:36 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ditemui awak media, usai Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pemerintah belum merencanakan tambahan insentif pajak untuk mobil listrik berbasis baterai pada tahun ini. Hal tersebut disampaikannya meskipun pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian mobil listrik telah berakhir pada Desember 2023.

“Ya, sementara belum. Tapi kita sudah mendorong dengan pengurangan PPN. Saya kira ini akan mendorong penjualan dan nanti baliknya ke mendorong produksi ke pabrik-pabrik electric vehicle (kendaraan listrik) yang ada di Indonesia,” ujar Jokowi saat ditemui awak media, usai Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara, pada Kamis, 15 Februari 2024.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023. Beleid itu mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Melalui beleid tersebut, insentif PPN DTP untuk pembelian mobil listrik telah berakhir pada Desember 2023. Melalui peraturan tersebut, pembeli mobil listrik baru mendapatkan diskon pajak PPN sebesar 10 persen menjadi 1 persen.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan akan terus mendorong penjualan dan produksi mobil listrik dalam negeri. “Sehingga, nanti kita bisa bersaing dengan negara-negara lain kalau semua local content (konten lokal) sudah, baterainya sudah, nah kita akan liat kita akan bersaing dengan negara lain,” ucapnya.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan akan menyiapkan insentif untuk kendaraan umum berbasis listrik. Tujuannya agar semua kendaraan listrik bisa diproduksi di Indonesia.

“Semuanya kita dorong. Tujuannya agar semuanya berproduksi di Indonesia, EV (electronic vehicle/kendaraan listrik) semua merek berproduksi di Indonesia karena kita mempunyai kekuatan EV baterai,” tutur Jokowi.

Saat membuka pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show2024 (IIMS) pada hari ini, Jokowi menuturkan, saat ini masa depan otomotif Indonesia yakni ada di mobil listrik karena ketersediaan bahan baku.

“Ya saya kira ini memang masa depan otomotif Indonesia itu di mobil listrik karena kita memiliki bahan baku nikel dan yang lainya,” tuturnya.

Pameran IIMS ini diselenggarakan pada 15-25 Februari 2024. Ada lebih dari 180 merek otomotif terkemuka dari berbagai sektor industri otomotif yang ikut serta dalam pameran tersebut, termasuk di antaranya adalah kendaraan roda empat, roda dua, aksesori, aftermarket, dan industri perkapalan.

Pilihan Editor: IIMS 2024 Resmi Dibuka Jokowi, 180 Merek Otomotif Terkemuka Ikut Serta dalam Pameran

Berita terkait

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

8 menit lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

29 menit lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

37 menit lalu

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

1 jam lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

1 jam lalu

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

Seorang pria berambut cepak mencoba mendekati Presiden Jokowi, yang sedang bicara kepada wartawan, dari arah belakang.

Baca Selengkapnya

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

1 jam lalu

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

Seorang pria di Konawe, Sultra, secara mendadak menghampiri Jokowi dari belakang. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

1 jam lalu

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyebut pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menetapkan besaran iuran untuk sistem KRIS

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

1 jam lalu

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.

Baca Selengkapnya

Sebut Stok Aman Menjelang Idul Adha, Jokowi Tak Khawatir Harga Naik

1 jam lalu

Sebut Stok Aman Menjelang Idul Adha, Jokowi Tak Khawatir Harga Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis tidak ada lonjakan harga bahan pokok menjelang Idul Adha karena stok pangan aman.

Baca Selengkapnya

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

2 jam lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya