TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membantah anggapan tidak dilibatkannya Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial atau Bansos. Menurut Airlangga, Kementerian Sosial tetap dilibatkan lantaran program bantuan pemerintah ini menggunakan anggaran kementerian tersebut.

"Kalau anggaran dari Kementerian Sosial, kan pasti terlibat," ujar Airlangga ketika ditemui usai nyoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 14 Februari 2024.

Menurut Airlangga, Menteri Risma dilibatkan dalam pembahasan sekaligus penyaluran Bansos. "Kalau anggarannya terlibat, ya pasti terlibat. Kan anggaran, posnya di situ," ujarnya mengulangi.

Perkara Bansos memang menjadi sorotan menjelang Pemilu 2024. Ada dugaan politisasi Bansos yang dilakukan Presiden Jokowi dan menteri yang masuk gerbong pendukung Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun Airlangga sempat membantah kubu 02 melakukan politisasi Bansos, Airlangga nyatanya juga pernah membawa narasi Bansos dalam kampanye Prabowo-Gibran. Misalnya, ketika berkampanye di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu, 28 Januari 2024. Dalam kampanye bertajuk Kirab Kebangsaan Prabowo-Gibran itu, ia terang-terangan menyampaikan program bantuan yang diberikan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Program pemerintah Pak Jokowi hari ini ada pembagian kartu sembako. Sudah terima belum?" ucap Airlangga, dipantau Tempo melalui siaran langsung di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Ahad, 28 Januari 2024. "Pemerintah akan memberikan bantuan beras 10 kg sampai bulan Juni. Mau terima?"

Perkara Bansos pun menjadi salah satu hal yang disorot dalam film Dirty Vote. Dalam film dokumenter eksplanatori yang dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 itu, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, memaparkan data penyaluran Bansos selama pemerintahan Jokowi. Ia menyebut anggaran Bansos meroket menjelang Pemilu. Ia juga menyoroti absenya Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran program ini.

"Baru Januari, kita sudah menghabiskan Rp 78,06 triliun," kata Bivitri dalam film tersebut.

Adapun jenis bantuan yang diberikan melalui anggaran tersebut, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Sebelumnya, pada 2023, Jokowi juga menggelontorkan Banos beras periode Maret-Mei senilai Rp 7,9 triliun dan periode September-November Rp 8 triliun. Bansos beras berlanjut ke Desember dengan alokasi dana sebesar Rp 2,7 triliun.

Sepanjang tahun kemarin, lanjut Bivitri, Presiden Jokowi juga menggelontorkan Rp 81,2 triliun untuk PKH dan program kartu sembako. Kemudian, untuk PIP, KIP, bantun iuran pekerja dan Bansos lain senilai Rp 82,3 triliun. Sedangkan bantan PKH dan BPNT mencapai Rp 114,3 triliun.

Tak cuma itu, Bivitri mengatakan untuk tahun ini, Presiden Jokowi telah mencanangkan Bansos sembako kepada 18,8 juta kepala keluarga atau KK. Kemudian beras 10 kg untuk 22 juta KK dan BLT untuk 18 juta KK. Jika ditotal dengan program Bansos lainnya, Presiden Jokowi mengalokasikan Rp 508 triliun atau naik dari rencana sebelumnya senilai Rp 496,8 triliun.

"Di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian Bansos digunakan berlebihan dan melebihi apa yang dilakukan saat pandem Covid-19," kata Bivitri.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial atau Perlinsos senilai Rp 498 triliun ketika pandemi Covid-19 pada 2020. Kemudian, pada 2021 mengalokasikan Rp 468,2 triliun dan pada 2022 senilai Rp 460,2 triliun.

Selain anggaran, yang menjadi sorotan adalah penyaluran Bansos oleh Presiden. Padahal, Bivitri berujar, Bansos merupakan fasilitas negara yang harus disalurkan sesuai struktur kenegaraan.

"Siapa yang berhak atau berwenang? Kementerian Sosial jawabannya," kata Bivitri. Namun yang terjadi, data kemiskinan Kementerian Sosial justru tidak digunakan. "Barangkali karena kebetulan Menteri Sosial saat ini dari PDIP yang sudah berseberangan dengan penerus Jokowi," ujarr Bivitri.

Dalam Pemilu kali ini terdapat tiga pasangan calon presiden-wakil presiden. Pasangan nomor urut 1 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pilihan Editor: Inilah Tugas dan Tanggung Jawab Saksi TPS dalam Coblosan Pemilu 2024