Soal Politik Gentong Babi, Direktur IDEAS Beberkan Penyebab Bansos Rentan Dipolitisasi

Selasa, 13 Februari 2024 12:52 WIB

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono membeberkan penyebab bantuan sosial atau bansos rentan dipolitisasi. Hal tersebut juga yang mencerminkan politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk kemenangan Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan program menjanjikan keuntungan elektoral yang sangat signifikan. "Dengan penerima manfaat mencapai hingga 22 juta keluarga miskin dan rentan miskin, maka bansos berpotensi memberi pengaruh kepada sekitar 62 juta jiwa calon pemilih," kata Yusuf saat dihubungi Tempo pada Selasa, 13 Februari 2024.

Jumlah tersebut mencapai 30 persen dari total pemilih. Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, memiliki 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako dan bansos beras bahkan memiliki 22 juta KPM.

Dari 22 juta KPM bansos, sekitar 60 persen atau 13 juta KPM bertempat tinggal di Jawa. Seperti diketahui, Jawa adalah medan tempur utama dalam Pemilihan Presiden. Sebab dari 204,8 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Pilpres 2024, sekitar 56 persen ada di Jawa.

IDEAS mencatat penerima bansos terbesar terdapat di lima provinsi penentu utama Pilpres. Antara lain, Jawa Timur dengan 4,2 juta KPM, Jawa Barat sebanyak 3,7 juta KPM, Jawa Tengah sebanyak 3,5 juta KPM, Sumatera Utara sebanyak 1,17 juta KPM, dan Banten sebanyak 842 ribu KPM.

Advertising
Advertising

Politik gentong babi dalam film Dirty Vote dijelaskan oleh ahli hukum tata negara Bivitri Susanti. Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali.

Konsep politik gentong babi ramai diperbincangkan setelah disebutkan dalam film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai oleh Dandhy Laksono.

Dalam konteks politik di Indonesia saat ini, menurut Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu, politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara salah satunya berbentuk bansos.

Bansos digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi seolah bantuan yang berasal dari duit rakyat dan menjadi hak rakyat miskin itu tersalurkan karena kebaikan politikus tersebut. Tujuannya, supaya publik mendukungnya.

Pilihan Editor: Dirty Vote Menurut Sandiaga Uno: Bivitri Susanti, Zainal Arifin dan Feri Amsari Sangat Berintegritas

Berita terkait

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

30 menit lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

1 jam lalu

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

3 jam lalu

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

4 jam lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

4 jam lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

4 jam lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Jumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi

5 jam lalu

Jumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi

Setiap kabinet pemerintahan Indonesia mempunyai jumlah menteri relatif berbeda, mulai Gus Dur Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan PSI Targetkan Kandidatnya Tidak Boleh Kalah di Pilkada Solo

5 jam lalu

Alasan PSI Targetkan Kandidatnya Tidak Boleh Kalah di Pilkada Solo

PSI menargetkan kandidatnya yang berlaga di Pilkada 2024 harus menang, terutama di Solo. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

6 jam lalu

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

17 jam lalu

Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.

Baca Selengkapnya