Bos PLN Pastikan Pasokan Listrik Tercukupi saat Pemilu 2024

Selasa, 13 Februari 2024 09:07 WIB

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo ketika memberikan keterangan kepada media usai Apel Siaga Kelistrikan Idulfitri 1444 H di halaman Kantor PLN Pusat, Jakarta, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/Riri Rahayu

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama atau Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Darmawan Prasodjo, memimpin apel siaga kelistrikan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di Jakarta, kemarin untuk memastikan sistem kelistrikan nasional dalam kondisi prima.

"PLN fokus mengamankan pasokan listik untuk mendukung kelancaran Pemilu 2024. Kami sudah siapkan seluruhnya sejak dua bulan lalu, sekarang sudah paripurna," ujar Darmawan dalam keterangan resminya pada Senin malam, 12 Februari 2024.

Dia menjelaskan, PLN juga telah menetapkan masa siaga dari 11 hingga 20 Februari 2024. Ini dilakukan dengan membentuk 1.853 posko siaga dan mengerahkan 81.591 personel siaga di seluruh daerah.

Darmawan juga memastikan seluruh pembangkit dalam kondisi yang prima dengan hari operasi pembangkit atau HOP di atas 20 hari. Sedangkan untuk pembangkit independent power producer alias IPP, seluruh pasokan energi primer rata-rata HOP mencapai di atas 15 hari.

"Direksi Holding, Subholding dan seluruh unit sudah memberikan laporannya, semua infrastruktur dalam kondisi prima. Pasokan kelistrikan tercukupi dan sistem dipastikan andal," kata Darmawan.

Advertising
Advertising

Selain itu, PLN telah mendata lokasi-lokasi strategis Pemilu dan kebutuhan pasokan listriknya di seluruh Tanah Air. PLN juga melakukan inspeksi dan pemeliharaan untuk memastikan instalasinya dalam kondisi prima.

Tak hanya pembangkit, ujar dia, seluruh kesiapan infrastruktur jaringan juga dalam posisi prima. Seluruh insan PLN di wilayah juga sudah membangun pola operasi yang siap mengakomodasi setiap kawasan prioritas, lengkap dengan mitigasi risikonya.

"Kami juga menyiapkan skema berlapis pada tiap sistem kelistrikan. Bukan hanya dalam manuver pembebanan jika terjadi gangguan, tetapi juga kesiapan alat, komponen, dan infrastruktur cadangan yang siap terpasang dalam kondisi apapun," tutur Darmawan.

Darmawan melanjutkan, sebanyak 130 tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB dengan total 1.040 personil akan memantau masa siaga Pemilu. Peralatan pendukung juga akan disiagakan, berupa 1.731 unit genset, 1.091 unit gardu bergerak, 116 unit kabel bergerak, 735 unit uninteruptible power supply, 395 unit crane, serta 3.756 unit mobil dan 3.318 unit motor.

Selain itu, Darmawan memastikan PLN akan siap 24 jam melayani kebutuhan pelanggan. Dia memastikan bahwa PLN Mobile telah diperkuat, sehingga penanganan gangguannya dapat semakin cepat.

"PLN juga memberikan perhatian khusus pada TPS-TPS yang membutuhkan layanan tambah daya dan multiguna," tutur Darmawan.

Adapun khusus kebutuhan kendaraan listrik, PLN juga menyiagakan 624 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di seluruh Tanah Air.

"Ketersediaan SPKLU yang tersebar juga sudah dipastikan dalam kondisi prima. Termasuk dengan kesiagaan setiap personil di SPKLU," ucap Darmawan.

Pilihan Editor: Faisal Basri Kembali Dorong Sri Mulyani Mundur dari Kabinet: Jokowi Sudah Offside

Berita terkait

Perbedaan Jenis Kabel Listrik dan Fungsinya

6 jam lalu

Perbedaan Jenis Kabel Listrik dan Fungsinya

Listrik merupakan kebutuhan vital dalam peralatan elektronik

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

3 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

4 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

4 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

5 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

5 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

5 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Masalah UTBK 2024 Gelombang Kedua, dari Listrik Mati sampai Soal Dianulir

6 hari lalu

Masalah UTBK 2024 Gelombang Kedua, dari Listrik Mati sampai Soal Dianulir

Jumlah pendaftar UTBK pada 14 Mei 2024 sebanyak 50.970 orang.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

6 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

PLN akan Menambah 111 SPKLU di Berbagai Rest Area

6 hari lalu

PLN akan Menambah 111 SPKLU di Berbagai Rest Area

PT PLN (Persero) melalui anak usahanya PLN Haleyora Power akan menambah 111 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai ruas tol di Indonesia.

Baca Selengkapnya