TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal tuduhan politisasi bantuan sosial atau Bansos sebagai upaya memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Dia menyebut bahwa Bansos tak perlu diributkan. Pasalnya, kata dia, Bansos adalah kebijakan lama yang telah dibahas bersama DPR RI dan disetujui anggarannya oleh Kementerian Keuangan.

"Program Bansos berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang," ujarnya di Ramayana Klender, Jakarta Timur pada Senin, 12 Februari 2024.

Erick thohir menambahkan, program Bansos ditujukan untuk masyarakat kurang mampu dan membutuhkannya. "Saya rasa untuk orang yang tidak perlu, ya mungkin gampang bicara. Tapi kalau masyarakat yang di bawah membutuhkan, masa kami stop program-program seperti ini?" kata dia.

Erick juga menyebut soal subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang telah lama berjalan. Namun, justru hanya Bansos yang ramai dikritik. "Kenapa yang disibukkan hanya yang Bansos. Saya ingatkan, program Bansos ini sudah berjalan lama, sudah diprogramkan Bu Mensos (Menteri Sosial), Presiden (Joko Widodo) juga. BUMN hanya bantu suplainya. Kami (BUMN), saya pribadi tidak pernah melakukan (membagikan) Bansos. Kalau intervensi pasar murah, Covid pun kami melakukan dan tidak ada yang ribut," tutur dia.

Erick Thohir mengklaim bahwa kebijakan Bansos semata untuk melayani masyarakat belum mampu. "Jadi, percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat yang belum mampu," ujarnya.

Politisasi Bansos menuai banyak kritik karena diduga dimanfaatkan untuk meningkatkan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Gibran adalah anak sulung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pembagian Bansos marak dilakukan oleh Presiden Jokowi serta para menteri yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Sedangkan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang semestinya menjadi ujung tombak pembagian Bansos justru tidak tampak banyak terlihat. Risma adalah menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, lawan politik Prabowo-Gibran dalam Pilpres.

Politisasi Bansos juga sempat diulas dalam film Dirty Vote yang berisi pemaparan tiga pakar hukum tata negara. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan politik gentong babi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Dalam konteks politik di Indonesia saat ini, menurut Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Salah satunya berbentuk bantuan sosial (Bansos).

Bansos digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politikus seolah bantuan yang berasal dari duit rakyat dan menjadi hak rakyat miskin itu tersalurkan karena kebaikan politikus tersebut. Tujuannya, supaya publik mendukungnya. "Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri dalam film tersebut.

Pilihan Editor: Terpopuler: Dirty Vote Bongkar Politik Gentong Babi Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Tantang Pembuktian Pelanggaran Pemilu