Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Kamis, 8 Februari 2024 21:26 WIB

Susi Pudjiastuti. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merespons soal rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur. Susi berharap pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

"Ini program hulurisasi," kata dia lewat akun X pribadinya @susipudjiastuti pada Kamis, 8 Februari 2024.

Ia pun yakin Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan membatalkan kabijakan ekspor benih lobster tersebut. Susi juga berharap presiden terpilih dalam Pemilu 2024 mendatang akan membatalkan rencana itu. "Saya yakin Pak @jokowi , Pak @prabowo @gibran_tweet atau siapapun Presiden kita nanti akan membatalkan hal ini."

Terlebih, menurut Susi, Vietnam sebagai negara target ekspor bakal berhenti membeli benur Indonesia. Sebab pasokan benur di Indonesia semakin menipis, bahkan terancam habis.

Saat masih menjabat sebagai menteri, Susi tegas melarang ekspor benur. Larangan ekspor benih lobster itu termaktub pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Advertising
Advertising

Namun, kebijakan tersebut sempat diubah oleh Edhy Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020. Lalu pada Desember lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ada peluang pemerintah membuka kembali ekspor benih lobster.

Menurut Trengono, saat ini pemerintah sedang melakukan kajian soal ekspor benur. Dia pun memastikan bakal ada syarat ketat dalam pembukaan kembali ekspor benur. Nantinya, kata dia, negara yang ingin melakukan impor benur harus berinvestasi atau melakukan budi daya lobster terlebih dahulu di Indonesia.

Salah satu negara yang dibidik menjadi tujuan ekspor benur adalah Vietnam. Saat ini, 100 persen benur di Vietnam berasal dari Indonesia. Sedangkan potensi ekspor lobster Vietnam mencapai US$ 2,5 miliar.

Dengan dibukanya kembali ekspor benur, Trenggono menilai pemerintah dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Ia memperkirakan kajian ekspor benur ini akan segera rampung, sehingga ekspor benur bisa dilakukan pada 2024.

RIANI SANUSI PUTRI | YOHANES MAHARSO

Pilihan Editor: Menteri KKP Curhat Sulit Cegah Penyelundupan Benih Lobster: Kita Tangkepin Tiap Hari, tapi Tetap Lolos..

Berita terkait

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

50 menit lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

54 menit lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

1 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

3 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

3 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

5 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

5 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

6 jam lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

8 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya