TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyebutkan bantuan sosial (Bansos) berupa bahan pangan beras tidak akan langsung menekan laju inflasi. Bahkan sebaliknya, harga beras justru terus naik sejak awal 2024, meski bantuan pangan beras sudah diberikan jor-joran sebelumnya.

Kenaikan harga komoditas ini ini justru semakin signifikan menjelang Pemilu 2024. "Sebetulnya secara pattern memang awal tahun harga beras naik, namun kali ini tereskalasi dengan hajatan pemilu yang meningkatkan permintaan," ujar Eliza dalam keterangannya pada Kamis, 8 Februari 2024.

Eliza menilai, jelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024, permintaan beras semakin tinggi, sementara ketersediaan beras terbatas. Di tengah tingginya permintaan dan keterbatasan persediaan beras, maka dapat dipastikan harga beras akan naik.

Dia mengatakan, adanya bantuan pangan beras juga tidak akan serta merta menekan inflasi sebab penyebab kenaikan beras yaitu tingginya permintaan. Karena itu, yang harus dilakukan adalah meningkatkan jumlah produksi agar permintaan dalam negeri dapat tercukupi dan bukan meningkatkan jumlah bantuan pangan beras.

"Produksi berlimpah ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, teknologi yang tepat, dan keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga harus serius membenahi persoalan data pertanian. Ketersediaan data yang akurat dari hulu sampai hilir sangat dibutuhkan untuk efisiensi distribusi bahan pangan. Pemerintah, kata Eliza, juga harus menegakkan hukum secara tegas pada berbagai upaya penyelewengan bahan pangan.

Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis, 8 Februari 2024 sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan. Untuk harga beras, beras premium mengalami kenaikan 0,13 persen menjadi Rp 15.610 per kilogram. Harga beras premium tertinggi berada di Provinsi Papua Tengah yaitu Rp 23.390.

Adapun sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras pada tahun ini untuk menekan inflasi, terutama pada komoditas yang harganya mudah naik turun.

Menurut Arief, bantuan beras merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian diimplementasikan oleh Badan Pangan Nasional dengan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan kepada masyarakat.

"Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terbawah, sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile karena beras berkontribusi lebih dari 0,5 persen inflasi nasional. Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah dalam meredam inflasi," ujar Arief dalam siaran pers Badan Pangan Nasional, di Jakarta, Kamis.

YOHANES MAHARSO | ANTARA

Pilihan Editor: Terkini: Kredibilitas Blokir Anggaran Hilang Akibat Bansos Dadakan, KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Tabrak Mobil