Pemilu Kurang Seminggu, Pos Indonesia Akan Distribusikan Surat Suara pada H-3

Rabu, 7 Februari 2024 21:23 WIB

Seorang warga mengambil surat suara pada simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 di TPS Taman Makam Pahlawan, Sukarapih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 29 Januari 2024. KPU Kabupaten Tasikmalaya menggelar simulasi real time atau waktu yang sebenarnya pada pemungutan suara Pemilu 2024 yang diikuti 295 warga jelang pelaksanaan tahapan pencoblosan pada 14 Februari 2024. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia memperoleh penugasan dari pemerintah untuk mendistribusikan surat suara Pemilu 2024. Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjamin pendistribusian logistik untuk Pemilu 2024 akan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan. Faisal mengatakan, estimasi waktu pendistribusian logistik yaitu maksimal 1 sampai 3 hari sebelum Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024.

"H-3 itu daerah terpencil, supaya enggak terlambat. Ada yang naik boat, ada yang naik helikopter, segala macam. Bahkan, karena medan sulit kami bawa pakai motor juga. Kalau yang di kota H-1 pasti bisa," kata Faizal di Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Februari 2024.

Ia menyatakan ada berbagai tingkat distribusi logistik Pemilu. Meliputi penyaluran hingga tingkat provinsi dan kabupaten, sebagian dari kabupaten sampai kecamatan, serta ada yang menerima tugas dari kecamatan sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami kalau kecamatan itu kurang lebih ada 2.400-an kecamatan untuk distribusinya. Tapi dari kecamatan sampai ke TPS mungkin ada sekitar 1.900 TPS," ujar dia.

Meski logistik yang disalurkan sangat banyak, Faizal menjamin keamanannya. Ia menyebut, Pos Indonesia akan dibantu TNI dan Polri dalam mendistribusikan logistik Pemilu 2024.

Advertising
Advertising

"Jadi memang ada standarnya antara satu titik dengan satu titik yang lain, kan ada berita acara penyerahan barang. Dan sampai di ujung ada semuanya terdokumentasi dengan baik termasuk waktunya. Semuanya dikawal oleh pihak keamanan dan TNI." ucap dia.

YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

Pilihan Editor: Faisal Basri Ajak Ekonom Bujuk Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi

Berita terkait

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

1 hari lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

Surat Tilang Dikirim Via WhatsApp Bakal Diberlakukan secara Nasional, Ini Kata Korlantas Polri

2 hari lalu

Surat Tilang Dikirim Via WhatsApp Bakal Diberlakukan secara Nasional, Ini Kata Korlantas Polri

Setelah uji coba pengiriman notifikasi tilang via WhatsApp lolos asesmen Polda Metro Jaya, sistem ini akan diterapkan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

4 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

6 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

7 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

9 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

12 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

12 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

13 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

13 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya