TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jokowi menekankan pentingnya melakukan perhitungan dan kalkulasi yang matang terkait penggunaan sertifikat sebagai jaminan atau kolateral di bank.

“Mau pinjam berapa, nyicilnya berapa, kuat ndak, harus dihitung betul,” ujar Jokowi, dalam keterangan resmi pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Jokowi juga menegaskan bahwa sertifikat merupakan bukti sah atas kepemilikan tanah yang dimiliki. Ia menghimbau agar masyarakat menyimpan sertifikat dengan baik, agar jika hilang atau rusak, dapat diurus kembali dengan mudah.

“Di sini, di dalamnya ada nama pemegang hak, di sini ya jelas. Alamat ada di sini, meter persegi berapa di sini ada semuanya, luas berapa kita harus tahu semuanya,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga meminta agar masyarakat menggunakan seluruh pinjaman untuk modal usaha, bukan untuk kegiatan konsumtif. Pinjaman yang diberikan pemerintah, menurut Jokowi, harus dikembalikan.

“Kalau 400 juta sudah dipakai untuk modal usaha semuanya, ada untung, tabung. Kalau sudah ngumpul, bapak ibu mau beli sepeda motor silakan, mau beli mobil silakan, tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman,” imbuh Jokowi.

Dilansir melalui keterangan resmi Sekretariat Presiden, Jokowi mencatat bahwa sejak 2015, dari total 126 juta sertifikat tanah yang harus dibagikan, baru terlaksana 46 juta.

Sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi telah berkomitmen untuk melakukan reformasi agraria dengan mendistribusikan tanah kepada masyarakat. Jokowi menjanjikan ratusan hektar tanah kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara produktif.

Pilihan Editor: Terkini: Anies Kritik Revolusi Mental Jokowi Meleset Jauh, Ahok Sebut Bansos Mirip Zaman Kerajaan