Tanggapi Food Estate, TPN Ganjar-Mahfud: Haduh, Capek Kita Komentarinnya

Senin, 5 Februari 2024 21:13 WIB

Disebut Cak Imin dan Mahfud Md Sebagai Proyek Gagal Pada Debat Cawapres, Apa Itu Food Estate?

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo - Mahfud Md mengaku lelah mengomentari food estate singkong di Kalimantan Tengah yang gagal. Food estate itu dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02.

"Memang masalah food estate ini, haduh, capek kita komentarinnya," kata Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Satya Heragandhi, dalam Diskusi Muda Menggugat dan Peluncuran Deklarasi Ekonomi Hijau Greenpeace Indonesia di Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.

Menurut Satya, pembukaan lahan untuk proyek food estate demi mengatasi krisis pangan kurang tepat. Sebab, bisa menyebabkan deforestasi.

Padahal untuk mengurangi emisi karbon, mencegah deforestasi lebih murah ketimbang mengubah energi yang digunakan menjadi bersih alias clean energy. Dia menyebut, perlu US$ 21,4 juta atau sekitar Rp 335,98 miliar untuk mencegah deforestasi, sedangkan untuk memperbaiki energi perlu US$ 243 juta atau sekitar Rp 3,81 triliun.

"Nah, sekarang hutan-hutan bagus-bagus dibuka, dijadiin food estate. Kagak (enggak) berhasil lagi!" ucap Satya.

Advertising
Advertising

Dia menuturkan, ada yang menyebut proyek food estate gagal itu di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, pihaknya bahkan mengirimkan tim untuk mengecek ke sana.

Satya lantas menanyakan, apakah masyarakat sekitar mendapatkan setempat mendapatkan manfaat dari program food estate tersebut. Timnya pun menjawab kemungkinan tidak.

"'Lha masyarakat sekitar enggak makan jagung di situ, Pak'," tutur Satya.

Alih-alih membuka lahan untuk food estate, kata dia, Ganjar dan Mahfud memiliki solusi lainnya. Dia pun meminta agar para petani dibuat bangga bertani.

"Anak-anak muda, coba dong, petani itu menguntungkan lho kalau lo (kamu) lakukan dengan benar. Ada smart farming (pertanian pintar), ada mekanisasi alat pertanian, dan sebagainya," ujar dia.

Selain itu, Satya menyebut pertanian harus dikelola sebagaimana bisnis perusahaan. Harus ada kesatuan dari para petani di suatu wilayah sehingga mereka bisa dealing (bersepakat) dengan pabrik pupuk, peralatan-peralatan, untuk mendapatkan pendampingan, dan lain-lain.

Dengan begitu, menurut Satya, para petani bisa maju bersama. Selain itu, intensifikasi pertanian itu bisa dilakukan dan anak-anak muda juga merasa bangga sebagai petani.

AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Soal Penyebab Ketimpangan Ekonomi yang Diucapkan Anies dalam Debat, Pengamat Singgung UU Cipta Kerja

Berita terkait

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

2 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

3 hari lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

3 hari lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

3 hari lalu

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

4 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

4 hari lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

5 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Seperti Apa Konsep Sekolah Unggul Terintegrasi Ala Prabowo?

5 hari lalu

Seperti Apa Konsep Sekolah Unggul Terintegrasi Ala Prabowo?

Bappenas mengungkap konsep Sekolah Unggul Terintegrasi milik Prabowo Subianto. Menyasar daerah-daerah yang tingkat pendidikannya masih tertinggal

Baca Selengkapnya

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

5 hari lalu

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya