TEMPO.CO, Jakarta -Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut negara harus hadir dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut dia, perangkat-perangkat negara yang berwenang dalam hal tersebut harus turun tangan dengan segala perangkatnya. "Ada duta besar di sana, BP2MI ada juga. Kementerian Tenaga Kerja, ada. Pemerintah daerah, ada," tutur Ganjar dalam debat terakhir untuk Calon Presiden (Capres) RI pada Ahad, 4 Februari 2024 di Jakarta Convention Center.

Dia menceritakan pengalamannya berkomunikasi dengan PMI di Hongkong. Ganjar menyatakan, mereka menuntut jaminan keselamatan dan kesejahteraan. "Pak Ganjar, apa perlindungan yang diberikan kepada kami? Inilah panic button, inilah nomor telpon dan kalian kalau ada masalah telpon ke situ. Kalau tidak, makanya akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi."

Menurut Ganjar, calon PMI yang hendak berangkat harus dipastikan legalitasnya dahulu. Begitu pula dengan kompetensi dan kemampuannya, hingga poin-poin apa yang tertulis di dalam kontrak kerja. "Kita pastikan semuanya. Dari kementerian yang ada, lembaga yang ada. Itulah kontrol dilakukan agar kita bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Warganya di mana pun mesti dilindungi," ucap Capres pasangan Mahfud MD itu.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu juga menuturkan pengalamannya membebaskan sejumlah PMI yang disinyalir dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pemimpin tertinggi negara harus bertindak tegas dalam hal ini. Apabila seorang pemimpin berkomitmen menyelesaikan dengan cara dan instrumen yang benar, maka seluruh persoalan akan mampu diselesaikan. "Komitmen ini tidak terlalu sulit. Jadi, ketika data benar, instrumen benar, melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan," kata dia.

Menurut Ganjar, pintu-pintu laporan harus dibuka sebanyak mungkin. "Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan ini adalah bagian cara menangani kasus yang paling tepat. Tapi mencegah itu jauh lebih baik. Sekali lagi, legalitas, keterampilan, kontrak, dan memberdayakan seluruh aparatur termasuk pemangku kepentingan dan aktivis. Saya kira itu cara yang cukup komprehensif untuk merespon persoalan PMI."

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Sederet Menteri-Wakil Menteri Jokowi yang Aktif Kampanye Dukung Prabowo-Gibran, dari Luhut hingga Bahlil