Debat Capres Terakhir, Anies Baswedan Janji Tingkatkan Kualitas SDM dan Inovasi Teknologi

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Agung Sedayu

Minggu, 4 Februari 2024 20:47 WIB

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan saat mengikuti Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Debat kelima atau terakhir ini mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan Indonesia tidak boleh ketinggalan atas kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat. Pernyataan ini disampaikan ketika menjawab pertanyaan soal teknologi informasi dalam Debat Capres 2024, Ahad malam, 4 Februari 2024.

"Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam. Impor ponsel pada 2023 mencapai Rp 30 triliun. Padahal, untuk membangun pabrik ponsel hanya butuh investasi sekitar Rp 0,5 triliun. Apa langkah strategi paslon untuk membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?" tanya moderator debat.

Anies lantas menjawab bahwa ia bersama Cawapres Muhaimin Iskandar memiliki beberapa gagasan. Pertama, meningkatkan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing, berpasangan mendatangkan pakar teknologi untuk alih teknologi bersama.

Kedua, memprioritaskan investasi dalam bentuk investasi padat karya yang didukung perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. "Ini akan memberi lowongan kerja untuk masyarakat lokal," kata Anies.

Anies juga menyebut ada tiga aspek fundamental, yaitu akses, kecepatan dan keamanan. Kemudian yang tidak kalah penting, kata Anies, adalah perlindungan atas hak kekayaan intelektual terkait industri manufaktur ini.

Advertising
Advertising

"Kami memandang investasi padat modal yang seperti ini, padat karya, akan memungkinkan Indonesia lompat lebih cepat," ujar Anies.

Lebih lanjut, Anies mengatakan negara sebagai regulator harus membangun ekosistem yang sehat. Caranya dengan memanggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

"Sampaikan kebutuhan membangun pabrik telepon seluler. Tanya apa yang dibutuhkan, apakah perizinan, dana, atau keleluasaan pajak," kata Anies. "Semua yang jadi kebutuhan diperlukan, tapi pelaku tetap swasta atau BUMN."

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Tiba-tiba Muncul Bansos Jokowi Berbentuk BLT Rp 600 Ribu, dari Mana Uangnya?



Berita terkait

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

2 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Kenaikan UKT, Anies Minta Panja DPR Bahas Problem Fundamental Pendidikan Tinggi

14 jam lalu

Soal Kenaikan UKT, Anies Minta Panja DPR Bahas Problem Fundamental Pendidikan Tinggi

Menurut Anies, pembahasan dalam Panja Pembiayaan Pendidikan seharusnya tidak berfokus pada persentase.

Baca Selengkapnya

Anies Soal Kisruh UKT Mahal: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak

15 jam lalu

Anies Soal Kisruh UKT Mahal: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak

Anies Baswedan turut menanggapi persoalan kenaikan UKT yang diprotes oleh mahasiswa karena dinilai tidak wajar.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

19 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

21 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

2 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya