TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia. Bantuan sosial atau bansos yang merupakan program dari BLT Mitigasi Risiko Pangan ini pembayarannya akan dirapel untuk periode Januari hingga Maret 2024.

Melansir laman Indonesia.go.id, sepanjang 2024 hanya ada empat jenis bansos yang akan diberikan oleh pemerintah. Bansos tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Beras 10 Kilogram, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Namun, tidak ada program BLT Mitigasi Risiko Pangan. BLT tersebut merupakan program bansos terbaru yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia.

Lantas, dari mana sumber dana untuk bansos yang pembayarannya akan dirapel menjadi Rp 600 ribu itu? Simak informasinya berikut ini.

Dana BLT Rp 200 Ribu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan butuh anggaran sebesar Rp 11,25 triliun untuk merealisasikan program BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk 18,8 juta keluarga Indonesia. Sebagai informasi, bantuan ini diberikan mulai Januari hingga Maret 2024. Namun, karena penyaluran bulan Januari terlambat, maka BLT Januari pencairannya akan digabung dengan Februari.

“Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos,” kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024.

Seperti diketahui, BLT Mitigasi Risiko Pangan akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu buka suara terkait sumber dana yang dipakai untuk bansos ini.

Febrio mengatakan anggaran bantuan langsung tunai ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi di masyarakat dan global,” kata dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Januari 2024.

Febrio juga menuturkan, pihaknya akan mencarikan anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan tersebut. Jadi, ujar dia, APBN itu fleksibel. “Dan kita selalu antisipasi kebutuhan-kebutuhan,” tutur Febrio.

Febrio menegaskan, pihaknya selalu menggunakan istilah shock absorber untuk APBN. Jadi, kata dia, APBN selalu siap jika ada kebutuhan di masyarakat karena gejolak di pasar global.

APBN Untuk Bansos Tembus Rp 496 Triliun

Sri Mulyani menjelaskan bansos adalah instrumen yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun APBN merupakan undang-undang yang dibahas DPR dari berbagai partai politik. Sesudah menjadi undang-undang, bansos menjadi instrumen negara.

“Jadi ya semua partai politik yang membahas (APBN) melalui hak budget-nya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK Kuartal I Tahun 2024 yang dipantau secara virtual pada Selasa, 30 Januari 2024.

Eks Managing Director di World Bank itu juga menuturkan, anggaran bansos pada 2023 adalah Rp 476 triliun. Anggaran ini untuk program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Pada 2024, anggaran bansos lantas naik sebesar 20 persen atau menjadi Rp 496 triliun. Sri Mulyani menegaskan, realisasi dan perkembangan anggaran bansos akan terus dimonitor.

“Poin saya, angka Rp 476 triliun tahun lalu dan Rp 496 triliun tahun ini ada di dalam undang-undang APBN. Dibawa oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang,” tutur Sri Mulyani.

Jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir, bansos yang digelontorkan pada 2024 termasuk salah satu yang terbesar. Pada saat terjadi Covid-19, misalnya, bansos yang disalurkan pada 2020 sebesar Rp 498 triliun. Kemudian pada 2021 sebesar Rp 468,2 triliun dan 2022 sebesar Rp 460 triliun.

Seperti diketahui, Februari adalah bulan Pemilu. Sehingga dugaan politisasi bansos untuk meraup suara pun kian merebak di tengah naiknya anggaran bansos untuk 2024. Apalagi, BLT Mitigasi Risiko Pangan disalurkan lewat PT Pos Indonesia, tidak ditransfer seperti BLT sebelumnya.

Seorang sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan menduga ada politisasi BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sumber tersebut menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres pada 14 Februari mendatang.

RADEN PUTRI | AMELIA RAHIMA SARI | DEFARA DHANYA PARAMITHA

Pilihan Editor: Prabowo: Saya Optimistis Pertumbuhan Kita Sasar Minimum 8 Persen