TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI telah merancang arah bauran kebijakan tahun 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral Indonesia tersebut mempunyai lima "jamu" untuk menyongsong perekonomian Indonesia. Mulai dari kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau.

"Pengennya semua lima jamu manis kabeh, tapi sabar. Yang jelas, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, ekonomi uang inklusif, tetap akan jamu manis. Kami bahkan terus perbanyak jamu manisnya," tutur Perry dalam diskusi bertajuk Stabilitas Moneter di Tengah Dinamika Ekonomi 2024 pada Kamis, 1 Februari 2024 melalui kanal YouTube Infobank TV.

Sementara untuk kebijakan moneter, kata Perry, mesti bersabar. "Yang moneternya masih prosperity, tapi sabarlah. Kenapa suku bunganya ini masih kami pertahankan 6 persen? Kami fokus menstabilkan dan menguatkan kurs."

Dia menambahkan BI terus berinovasi agar pasarnya lebih berkembang. Seperti melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI). Dengan demikian, ada banyak alternatif untuk diinvestasikan. "Kami memberikan lebih fleksibilitas untuk memiliki keputusan yang lebih baik. Semakin banyak keranjang yang bisa naruh telur, itu semakin aman," tutur dia.

Pada intinya, terdapat lima poin penting di dalam kebijakan moneter BI. Pertama, mendorong suku bunga agar mencapai sasaran inflasi 2,5 persen ± 1 persen pada tahun 2024 dan 2025. Kedua, stabilisasi nilai tukar rupiah.

Ketiga, optimalisasi SRBI serta penerbitan SVBI dan Sukuk Valuta Asing BI untuk pendalaman pasar uang. Keempat, peningkatan cadangan devisa dan perluasan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Terakhir adalah koordinasi pengendalian inflasi.

Sementara pada kebijakan makroprudensial, ada pelonggaran rasio loan to value/financing to value kredit/pembiayaan properti. Lalu, ada kebijakan insentif likuiditas, pelonggaran likuiditas, hingga penguatan surveilans sistemik atas penyaluran kredit/pembiayaan dan ketahanan perbankan. "Likuiditas kami insentif Rp 165 triliun, kami akan teruskan dan pindah-pindahkan, mana sektor-sektor yang perlu didorong," ucap Perry.

Kemudian pada kebijakan sistem pembayaran, BI punya empat jurus. Mulai dari meningkatkan efektivitas QRIS, efektivitas kartu kredit Indonesia segmen pemerintah, pengembangan sistem pembayaran ritel, hingga perluasan kerja sama internasional untuk sistem pembayaran QRIS dan BI Fast. "QRIS kami perluas dan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Elektronifikasi bansos terus kami lakukan. Kami juga harus memperluas infrastruktur sistem pembayaran," kata dia.

Pilihan Editor: Bos BI Perkirakan Suku Bunga AS Turun hingga 75 Basis Poin pada 2024