Kadin DKI Minta Pemprov Tunda Kenaikan Pajak Bahan Bakar: Kondisi Ekonomi Belum Stabil

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 1 Februari 2024 07:13 WIB

Ilustrasi Bahan Bakar. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi buka suara perihal penetapan kenaikan 10 persen tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Menurut dia, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut tidak tepat untuk saat ini. Ia menginginkan agar kebijakan tersebut ditunda dan ditinjau ulang terlebih dahulu.

Diana menyatakan agar pemerintah tidak terlalu memaksakan kenaikan tarif pajak di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini. Apalagi, Indonesia sedang berada pada masa Pilpres. "Yang tentunya akan cukup menguras energi dan fokus dari penyelenggara negara," katanya kepada Tempo pada Rabu, 31 Januari 2024.

Ia menambahkan, akan jauh lebih baik jika rakyat tidak dibebani dengan kebijakan peningkatan tarif pajak. Diana mengamati bahwa daya beli masyarakat saat ini menurun, harga kebutuhan pokok terus mendaki. "Jauh lebih baik rakyat tidak dibebani dengan pajak-pajak yang melangit seperti itu. Kita ketahui bersama, saat ini daya beli masyarakat tengah menurun, harga-harga barang kebutuhan pokok naik terus. Tingkat inflasi juga ada kecenderungan meningkat."

Diana mengatakan, kenaikan pajak pasti akan mengerek harga BBM dan berpotensi mendorong menimbulkan inflasi. Tak hanya itu, harga barang-barang kebutuhan lain juga akan turut merangkak naik. "Perlu upaya kontrol, setidaknya untuk kebutuhan pokok-pokok agar harga semakin terjangkau. Kalau perlu, dilakukan intervensi harga pasar oleh pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan tarif PBBKB sebesar 10 persen. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. "Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 persen," demikian tertulis di dalam Pasal 24 Ayat 1 beleid tersebut.

Advertising
Advertising

Peraturan tersebut diteken oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 5 Januari 2024. Sejak diundangkan, peraturan tersebut pun secara resmi mulai berlaku.

Pilihan Editor: Klaim Prabowo soal Food Estate: Pemikiran Strategis Bung Karno

Berita terkait

RUPS Tahunan Jasa Marga Sepakat Bagikan Dividen Rp 274,8 Miliar

4 jam lalu

RUPS Tahunan Jasa Marga Sepakat Bagikan Dividen Rp 274,8 Miliar

RUPS Tahunan Jasa Marga (Persero) Tbk. atau JSMR pada Rabu menyepakati pembagian dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 274,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

7 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kadin Indonesia Bentuk Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis

17 jam lalu

Kadin Indonesia Bentuk Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis

Kadin Indonesia fasilitasi penyelesaian sengketa bisnis lewat lembaga mediasi baru. Layanan ini gratis bagi UMKM.

Baca Selengkapnya

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

1 hari lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

1 hari lalu

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

Cuaca diperkirakan masih cerah berawan pada siang hari, kecuali Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

LPEM FEB UI Komentari Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi Sejak 2015

1 hari lalu

LPEM FEB UI Komentari Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi Sejak 2015

LPEM FEB UI memaparkan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi masih cenderung stagnan.

Baca Selengkapnya

Rupiah Ditutup Melemah 20 Poin Jadi Rp 16.046 per Dolar AS

1 hari lalu

Rupiah Ditutup Melemah 20 Poin Jadi Rp 16.046 per Dolar AS

Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS) yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa melemah 20 poin.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

1 hari lalu

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?

Baca Selengkapnya