TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Pangan yang dibagikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia menjelaskan bahwa BLT masih dibutuhkan dan akan disalurkan ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"BLT mitigasi pangan apakah masih dibutuhkan? Saya sampaikan bahwa inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73% year on year," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024 yang dipantau secara virtual pada Selasa, 30 Januari 2024.

Ia menjelaskan adanya BLT Mitigasi Pangan kemungkinan bisa menekan inflasi khususnya inflasi komponen bergejolak (volatile). Menurut dia, faktor distribusi logistik dan komoditas, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan beras, dapat mempengaruhi inflasi.

Lebih lanjut, mantan Managing World Bank ini mengatakan BLT Mitigasi Pangan memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024. Dia menjelaskan bahwa harga pangan memiliki dampak sensitif terhadap tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

"Kami akan terus memfokuskan karena volatile food ini selain berkontribusi signifikan terhadap headline inflation, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa bantuan sosial seperti BLT merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan telah dibahas bersama oleh semua partai politik di DPR RI. “Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama," ujar dia.

Selanjutnya: Anggaran BLT mitigasi pangan mencapai Rp 11,25 triliun<!--more-->

Sri Mulyani mengungkapkan program BLT Mitigasi Pangan memerlukan anggaran sekitar Rp 11,25 triliun. Rencananya BLT akan disalurkan ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan jumlah sebesar Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan.

"Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos" kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan anggaran bantuan langsung tunai ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi di masyarakat dan global," kata Febrio di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Januari 2024.

Selanjutnya: BLT disalurkan Februari 2024<!--more-->

Pemerintah telah menetapkan program BLT Mitigasi Risiko Pangan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Program ini diharapkan dapat mengatasi kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024 dengan fokus pada sensitivitas harga pangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program ini menggantikan BLT El Nino dan akan dievaluasi selama tiga bulan

"Bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari, dan besarnya Rp 200 ribu per bulan," kata Airlangga dalam konferensi pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada Senin, 29 Januari 2024 di Jakarta.

Selain BLT, anggaran ketahanan pangan dalam APBN juga mencapai Rp 114,3 triliun pada tahun ini. Total anggaran untuk penyaluran BLT mencapai Rp 11,25 triliun, dan penyalurannya dijadwalkan dimulai pada bulan Februari 2024.

RIZKI DEWI AYU | M RAFI AZHARI | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Tak Hanya Guyur BLT, Jokowi Juga Akan Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri