Hilirisasi Nikel Bisa Hancurkan Ratusan Ribu Hektare Hutan di Maluku Utara

Senin, 29 Januari 2024 12:05 WIB

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Studi Halmahera atau Foshal Maluku Utara, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Maluku Utara, Trend Asia, dan YLBHI mengungkapkan setumpuk masalah di program hilirisasi nikel. Seperti hilirisasi nikel yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maluku Utara yang menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan secara besar-besaran.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Foshal Maluku Utara Julfikar Sangaji mengatakan program hilirisasi nikel Jokowi memicu para penambang bijih nikel agresif membabat hutan yang menyebabkan laju deforestasi tidak terkendali. "Penambangan bijih nikel yang didahului dengan aktivitas land clearing atau pembersihan area, karena itu sangat mustahil apabila tidak terjadi kehilangan tutupan hutan," ujal Julfikar lewat keterangannya kepada Tempo, Senin, 29 Januari 2024.

Tercatat saat ini lebih dari 213.960 hektare hutan di Maluku Utara telah terkepung Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel. Antara lain di Halmahera Timur yang terdapat 19 izin dengan total luas konsesinya sebesar 101.047,21 hektare. Sementara di Halmahera Tengah, ada 13 izin dengan luas total konsesi 10.390 hektare.

Lalu di Halmahera Selatan ada 15 izin dengan total luas konsesi sebesar 32.236 hektare. Selain itu, terdapat IUP nikel yang mencaplok dua kawasan administratif sekaligus, yakni wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah sebanyak 4 izin dengan luas total konsesi sebesar 70.287 hektare .

Dengan demikian, tutur Julfikar, kehilangan tutupan hutan dominan terjadi pada wilayah operasional penambangan bijih nikel. Data analisis spasial Global Forest Watch sejak 2001 hingga 2022 menunjukkan Halmahera Tengah kehilangan 26,1 ribu hektare tutupan pohon. Angka ini setara dengan penurunan 12 persen tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 20.9 Megaton (Mt) emisi ekuivalen karbon dioksida (CO2e).

Advertising
Advertising

Sementara di Halmahera Timur, sejak 2001 hingga 2022, telah kehilangan 56,3 ribu hektare tutupan pohon. Angka ini setara dengan penurunan 8,9 persen tutupan pohon sejak 2000, dan setara dengan 44.5 Megaton (Mt) emisi ekuivalen karbon dioksida (CO2e).

Sedangkan di Halmahera Selatan, sejak 2001 hingga 2022 sudah kehilangan 79.0 ribu hektare tutupan pohon. Luas lahan tersebut setara dengan penurunan 9.9 persen tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 62.9 Megaton (Mt) emisi ekuivalen karbon dioksida (CO2e).

Di Provinsi Maluku Utara sendiri terdapat tiga kawasan hilirisasi industri pengolahan bijih nikel. Dua di antaranya yang sudah beroperasi adalah Harita Nickel di Pulau Obi, Halmahera Selatan dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Perusahaan tersebut terintegrasi dengan PT Weda Bay Nikel, di Weda, Halmahera Tengah.

Sedangkan di Buli, Halmahera Timur, pemerintah berencana membangun pabrik komponen kendaraan baterai listrik tahun ini. Pabrik itu diprakarsai oleh konsorsium LG dan konsorsium BUMN, yaitu PT Industri Baterai Indonesia atau dikenal Indonesia Battery Corporation (IBC).

Julfikar menuturkan ketiga kawasan tersebut mendapatkan karpet merah dari pemerintah dengan ditetapkannya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Keistimewaan juga diberikan pemerintah kepada kawasan industri hilirisasi nikel ini, yakni ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional. Hal tersebut pun membuat kawasan itu begitu ketat dijaga aparat TNI-Polri.

Kerusakan lingkungan menyebabkan penderitaan masyarakat Maluku Utara. Data menunjukkan bahwa hilirisasi nikel memang meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara, namun di saat yang sama jumlah penduduk miskin justru bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat penduduk miskin Maluku Utara pada Maret 2022 sebanyak 79.87 ribu orang. Kemudian pada September 2022 jumlahnya naik menjadi 82.13 ribu orang, dan pada Maret 2023 naik menjadi 83.80 ribu orang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi nikel di Maluku Utara hanya dinikmati oleh segelintir orang namun di sisi lain menyebabkan sebagian besar masyarakat termiskinkan.

Pilihan Editor: Resmi, Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Dinamis Mulai 3 Februari, Paling Murah Rp 150 Ribu

Catatan redaksi: Judul berita kami perbaiki pada Senin, 29 Januari 2024. Judul semula adalah "Hilirisasi Nikel Hancurkan 213 Ribu Hektare Hutan di Maluku Utara" kami perbaiki menjadi "Hilirisasi Nikel Bisa Hancurkan Ratusan Ribu Hektare Hutan di Maluku Utara".

Berita terkait

Walhi Sudah Peringatkan Bencana di Lembah Anai, Tuntut BKSDA Bertanggung Jawab

2 menit lalu

Walhi Sudah Peringatkan Bencana di Lembah Anai, Tuntut BKSDA Bertanggung Jawab

Bencana berulang di Lembah Anai, Sumatera Barat, sudah diprediksi sebelumnya. Bagaimana Walhi bisa melakukan itu?

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

33 menit lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Mau Pamer Proyek Citarum Harum di World Water Forum, Walhi Jabar: Sungainya Masih Rusak

38 menit lalu

Pemerintah Mau Pamer Proyek Citarum Harum di World Water Forum, Walhi Jabar: Sungainya Masih Rusak

Walhi Jabar menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang ingin pamer proyek Citarum Harum di ajang World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

54 menit lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

1 jam lalu

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

1 jam lalu

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK menggeledah dua lokasi di Maluku perihal penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

1 jam lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

1 jam lalu

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

Seorang pria berambut cepak mencoba mendekati Presiden Jokowi, yang sedang bicara kepada wartawan, dari arah belakang.

Baca Selengkapnya

Sleman Tak Lagi Angkut Sampah Organik Warga, Begini Kritik dari Walhi

1 jam lalu

Sleman Tak Lagi Angkut Sampah Organik Warga, Begini Kritik dari Walhi

Walhi menyoroti kebijakan layanan persampahan dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang tak lagi melakukan layanan angkut sampah organik untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

1 jam lalu

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

Seorang pria di Konawe, Sultra, secara mendadak menghampiri Jokowi dari belakang. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya