TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal dominasi tenaga kerja asing (TKA) di industri hilirisasi. Sebelumnya, kritik tersebut disampaikan Cak Imin saat Debat Cawapres 2024.

Luhut mengklaim jumlah TKA di industri hilirisasi saat hanya 10 hingga 15 persen dari total pekerja. "Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya kualitas manusia (kualitas pekerja) untuk melakukan pekerjaan itu," kata Luhut melalui postingannya di akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Rabu, 24 Januari 2024.

Kendati begitu, Luhut mengatakan prosentase TKA tersebut telah berkurang secara bertahap. Sebab, sudah ada transfer pengetahuan dan banyak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang dilatih.

"Itu proses yang harus kita lalui. Jangan kita juga munafik," kata Luhut. "Jangan kita bohongi publik dengan sebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda calon pemimpin."

Luhut sekaligus membantah kritik Cak Imin soal kemiskinan yang masih tinggi di kawasan hilirisasi. Angka kemiskinan di Sulawesi Tengah disebut Luhut telah menurun seiring adanya hilirisasi nikel.

Sebagai gambaran, pada 2015, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah tercatat 14,7 persen. Kemudian, pada 2023, angkanya menurun menjadi 12,4 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Morowali menurun dari 15,8 persen pada 2015 menjadi 12,3 persen pada 2023. "Jadi, terjadi cukup perbaikan-perbaikan di sana," kata Luhut.

Sebelumnya, Cak Imin memang menyebut hilirisasi dilakukan pemerintah Jokowi secara ugal-ugalan. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, hingga masalah dominasi tenaga kerja asing.

Cawapres pasangan Anies Baswedan itu juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah bisa naik 13 persen. "Tinggi sekali, tetapi rakyatnya tetap miskin dan tidak menikmati," kata Cak Imin dalam Debat Cawapres 2024 pada Ahad malam, 21 Januari 2024.

Oleh sebab itu, ia menilai hilirisasi maupun tambang tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat, karena bisnis tambang ilegal juga masih berlanjut.

Kritik dampak hilirisasi lainnya juga pernah dikemukakan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho. Alih-alih menyerap tenaga kerja, Andry menyebut hilirisasi nikel justru menghilangkan pekerjaan tradisional masyarakat sekitar kawasan smelter.

"Petani mengalami kesulitan panen karena wilayahnya sudah terkena sedimentasi limbah. Nelayan juga hasil tangkapannya turun," kata Andry dalam diskusi Tanggapan Indef atas Debat Keembat yang digelar virtual pada Senin, 22 Januari 2024.

Walhasil, meski pemerintah menggembor-gemborkan dampak hilirisasi ke perekonomian, menurut Andry bukan masyarakat di kawasan hilirisasi yang merasakannya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat justru terdampak gara-gara pekerjaan tradisional hilang. Bahkan, kata Andry, prevalensi stunting di kawasan nikel masih tinggi.

"Persoalan sosial-lingkungan justru banyak di wilayah hilirisasi, pertambangan, wilayah investasi," ujar Andry. "Ini mencerminkan investasi yang masuk ke kita hanya fokus pada kuantitas, bukan kualitas."

RIRI RAHAYU | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Kala Gibran dan Jokowi Kritik Kondisi Jalan Buruk di Jawa Tengah