Cak Imin: Kesejahteraan untuk Rakyat, Bukan Segelintir Elite yang Ingin Terus Berkuasa

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 24 Januari 2024 08:03 WIB

Cawapres nomor urut 1 Cak Imin didampingi istri membawa kentongan bambu saat menghadiri istigasah, dzikir dan salawat untuk AMIN di bersama 2.500 ibu-ibu majelis taklim di Blok Rambutan Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Depok, Senin, 22 Januari 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemerataan pembangunan menjadi salah satu prioritas program jika Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies-Muhaimin (AMIN) terpilih pada Pemilu 2024.

Cak Imin, sapaannya, dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024, mengatakan bahwa pasangan AMIN tidak ingin pembangunan hanya maju di satu titik, tetapi masyarakat di Tanah Air harus merasakan pembangunan.

"Kami ingin memulai dengan prioritas-prioritas. Yang jelas kami tidak ingin hanya satu titik yang dimajukan, tetapi yang lain ditinggalkan," ujar Gus Imin.

Menurut dia, langkah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera.

"Kesejahteraan bukan untuk segelintir elite, bukan untuk yang ingin berkuasa terus-menerus, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Gus Imin saat menyampaikan orasi dalam acara Nitip Gus bersama warga Bogor di SBS Center Premier Venue, Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Advertising
Advertising

Oleh karena itu, pasangan yang diusung Koalisi Perubahan ini ingin mengevaluasi cara kerja dan prioritas pembangunan 5 tahun ke depan.

"Perubahan itu juga bermakna cara kerja pembangunan kita sudah saatnya dievaluasi. Tidak boleh menguntungkan segelintir orang, harus menguntungkan seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.

Gus Imin bersyukur masyarakat banyak mendukung pasangan AMIN untuk mewujudkan perubahan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. "Alhamdulillah, Bogor dengan jumlah 4,7 juta pemilih, insya allah AMIN menang mutlak. Karena apa? Karena rata-rata ingin kebaikan dan perubahan," ujar Ketua Umum PKB ini.

Cak Imin menilai Kabupaten Bogor sangat bagus bagi perkembangan AMIN, terutama berbagai lapisan terlibat dalam pemenangan AMIN.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Walhi Sebut Pernyataan Gibran Tak Sesuai Fakta: Food Estate Singkong Gagal, Tidak Pernah Panen

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ketua RW Minta Pengurus Masjid Al Barkah Serius Laporkan Kontraktor ke Polisi Lantaran Pembangunan Mangkrak

1 hari lalu

Ketua RW Minta Pengurus Masjid Al Barkah Serius Laporkan Kontraktor ke Polisi Lantaran Pembangunan Mangkrak

Ketua Rukun Warga 02 Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, Amir Muchlis, berharap kontraktor Masjid Al Barkah, Ahsan Hariri, dilaporkan ke polisi.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

2 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

3 hari lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

3 hari lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

3 hari lalu

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

3 hari lalu

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

Kata Cak Imin, melarang penyiaran program investigasi dalam draf revisi UU Penyiaran sama saja dengan membatasi kapasitas paling berharga insan pers.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

4 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.

Baca Selengkapnya