YLKI Sebut Anies, Prabowo, dan Ganjar Belum Perhatikan Perlindungan Konsumen

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 23 Januari 2024 13:53 WIB

Foto kombinasi gaya ketiga Calon Presiden (dari kiri) Anies baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi menilai masing-masing calon presiden (Capres) RI periode 2024-2029 belum perhatian terhadap isu perlindungan konsumen. Pemilihan presiden 2024 diikuti tiga pasangan calon presiden-wakil presiden yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Menurut Tulus, saat ini visi-misi dari tiga pasangan calon tersebut belum ada yang menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan konsumen. Tulus khawatir hal tersebut akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh presiden terpilih nantinya.

"Kami sangat khawatir bahwa nanti kebijakan-kebijakan ketika nanti beliau menjadi salah satu presiden itu belum punya visi tentang perlindungan konsumen yang baik," ujarnya dalam konferensi pers di kantor YLKI pada Selasa, 23 Januari 2024.

Ia mengatakan, peran pemerintah atau negara saat ini dalam upaya melindungi konsumen masih lemah. Hal ini terlihat dari laporan pengaduan yang masuk ke YLKI per 2023. YLKI membagi komoditas essential services menjadi lima bagian. Mulai dari jasa keuangan, e-commerce, perumahan, listrik dan telekomunikasi.

Sepanjang tahun 2023, pengaduan terbanyak berasal dari komoditas jasa keuangan. Jumlah pengaduannya mencapai 38,2 persen. Disusul oleh pengaduan terkait e-commerce sebanyak 13,1 persen dan telekomunikasi 12,1 persen. Sementara pengaduan tentang komoditas perumahan mencapai 6,7 persen dan 2,4 persen untuk komoditas listrik.

Advertising
Advertising

Peran Negara masih Lemah

Berkaca pada data pengaduan tersebut, kata tulus, menandakan bahwa peran negara dalam upaya melindungi konsumen masih lemah. Hal ini terbukti dengan indikator-indikator pengaduan yang masih dominan soal essential services atau essential commodity. "Ini yang menjadi pergulatan du dalam isu perlindungan konsumen," tuturnya.

Ia menyebut, pemerintah saat ini membuka keran selebar-lebarnya untuk ekonomi digital. Akan tetapi, tidak dibarengi dengan aspek perlindungan konsumennya. Baik dari sisi regulasi maupun dari sisi keberdayaan konsumen. "Harapannya ke depan tentu agar isu perlindungan konsumen, kebijakan perlindungan konsumen itu harusnya lebih masif lagi. Apalagi di era yang sekarang copras-capres."

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Berdasarkan PKPU Nomor 78 Tahun 2024, kampanye akbar adalah sebutan untuk kampanye rapat umum. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Walhi Sebut Pernyataan Gibran Tak Sesuai Fakta: Food Estate Singkong Gagal, Tidak Pernah Panen

Berita terkait

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

11 menit lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan, Apa Tujuannya?

19 menit lalu

Apindo Usul Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan, Apa Tujuannya?

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan supaya Prabowo membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Apa tujuannya?

Baca Selengkapnya

Diisukan Jadi Menteri Keuangan, Budi Gunadi Malah Ingin jadi Menteri Penerangan

9 jam lalu

Diisukan Jadi Menteri Keuangan, Budi Gunadi Malah Ingin jadi Menteri Penerangan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka suara soal isu dirinya yang akan jadi menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan baru

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

12 jam lalu

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

12 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

12 jam lalu

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

13 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

14 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

14 jam lalu

Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

Feri Amsari menanggapi soal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang disebut mengambil bagian dalam menyusun kabinet mendatang.

Baca Selengkapnya