Food Estate Tak Mampu Sejahterakan Petani, Cawapres Didorong Sampaikan Terobosan di Debat Besok

Sabtu, 20 Januari 2024 16:23 WIB

Foto udara lahan rawa yang tertanam padi jenis Inpari 42 di areal 'food estate' Dadahup, Desa Bentuk Jaya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Rabu 21 April 2021. Kementerian Pertanian mencatat produktivitas 'food estate' di lahan rawa Kalteng meningkat dari hasil sebelumnya 2-3 ton per hektare kini menjadi lima ton per hektare. Pada tahun 2021 Kementan mencoba optimalisasi lahan rawa di Kalteng seluas 30 ribu hektare. ANTARA FOTO/Makna Zaezar

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyebut, program food estate yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mampu menyejahterakan petani.

Eliza berharap, para calon wakil presiden atau Cawapres dapat menjelaskan terobosan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam debat Cawapres yang akan diadakan pada Ahad, 21 Januari 2024.

"Persoalan pertanian seperti isu food estate ini petani tetap saja tidak jadi pemilik lahan, mereka tetap menggarap yang bukan lahannya. Belum lagi food estate ini rata-rata di luar Pulau Jawa yang seringkali harus mendatangkan petani dari Jawa," ujar Eliza dalam keterangannya kepada Tempo pada Sabtu, 20 Januari 2024.

Eloza menyebut, food estate di Kalimantan Tengah pada akhirnya gagal karena kekurangan sumber daya manusia yang menggarap lahan. "Dari sejak Presiden Soeharto hingga Jokowi, food estate tidak ada yang pernah berhasil," katanya.

Menurutnya, daripada melanjutkan program food estate yang memicu deforestasi dan polemik dengan masyarakat setempat, lebih baik mengintensifkan pertanian eksisting dan memperbaiki infrastruktur mendasar seperti irigasi.

Advertising
Advertising

Ia juga berharap, para pasangan calon alias Paslon dapat menjelaskan program unggulan mereka mengenai kesejahteraan petani. Ia menyebut, perlu ada kebijakan yang tidak setengah hati dan komprehensif.

"Karena permasalahan fundamental yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah penurunan kesejahteraan. Hal ini terindikasi dari fenomena guremisasi yang mana petani gurem kian bertambah," kata Eliza.

Selanjutnya: Eliza mengungkapkan, penurunan kesejahteraan ini diperparah dengan kenyataan....

<!--more-->

Eliza mengungkapkan, penurunan kesejahteraan ini diperparah dengan kenyataan bahwa petani kebanyakan bukan pemilik lahan. Menurutnya, lahan pertanian sebagian besar dikuasai perusahaan atau perseorangan yang rata-rata berdomisili di luar kota. "Padahal, lahan modal terpenting bagi petani. Dengan pendapatan petani saat ini tidak bisa lagi membeli harga lahan yang kian mahal," ucapnya.

Sebagai informasi, isu pangan bakal menjadi salah satu tema dalam debat Cawapres pada Minggu, 21 Januari 2024. Soal visi misi, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan calon yang membawa program food estate. Keduanya akan mengandalkan program pembukaan lahan tanaman pangan baru berskala besar, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Prabowo-Gibran menargetkan minimal 4 juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029 mendatang.

Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) mengusung 8 misi untuk menjalankan program pangan. Salah satu programnya adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.

Dalam dokumen visi misi Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, sesuai dengan tema debat, pasangan tersebut memiliki program prioritas mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Program prioritas tersebut merupakan salah satu dari 17 program yang usung pasangan tersebut. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Jika terpilih di Pilpres 2024, Prabowo-Gibran menargetkan minimal 4 juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.

Adapun pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) mengusung misi pangan lokal dan desa mandiri pangan. Dalam dokumen visi misinya, Ganjar-Mahfud menyebut akan menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung desa mandiri pangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

YOHANES MAHARSO | RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Suap SAP Jerman, Menkominfo Budi Arie Sebut Dirut BAKTI Era Itu Sudah Meninggal

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

2 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

3 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

3 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

4 jam lalu

Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), membentuk kelompok tani mahasiswa sebagai ujung tombak masa depan bangsa yang harus memiliki konsen terhadap sektor pertanian.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

5 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

5 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

6 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

7 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

8 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

9 jam lalu

Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

Aliansi Pendidikan Gratis Riau mencatat, lebih dari 50 calon mahasiswa Unri masuk kelompok UKT tidak sesuai kemampuan ekonomi orang tua mereka.

Baca Selengkapnya