TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu menampik isu kelanjutan program kompor listrik. Sebelumnya, program kompor listrik memang dibatalkan, setelah menuai polemik pada 2022 lalu. Kementerian ESDM lantas menggantinya dengan program rice cooker gratis pada 2023.

"Belum terpikirkan. Ini saja dulu (program rice cooker gratis)" kata Jisman ketika ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. Adapun Kementerian ESDM menargetkan pendistribusian 500 ribu rice cooker gratis dan sudah terealisasi 342.621 unit.

Jisman sekaligus menepis kabar bahwa program kompor listrik bakal menyasar masyarakat kelas menengah ke atas. Ia juga mengatakan penggunaan kompor listrik bagi masyarakat kelas menengah ke atas cukup menjadi imbauan pemerintah. Sebab menurutnya, mereka tidak perlu dibantu negara.

"Kesadaran saja gitu, lho. Kan mungkin dengan menggunakan kompor induksi, bisa lebih bersih, lebih cepat, lebih praktis," kata Jisman.

Lagipula, ia melanjutkan, program penggunaan kompor listrik pernah diuji coba di Bali. Namun, program itu mesti dievaluasi karena ada sejumlah kendala. "Kemarin itu kan kendalanya karena alat memasaknya harus khusus. Tidak sembarangan," ujar Jisman.

Sebelumnya, wacana pengadaan kembali kompor listrik disampaikan Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Susanto. Ia mengatakan rencana ini dibahas dalam rapat bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kemarin Pak Luhut memimpin rapat, saya juga hadir, (menyampaikan) untuk dimulai lagi kompor induksi. Jadi,yang kemarin sempat dihentikan, tolong dikaji dan mulai yang bisa kita laksanakan," kata Djoko, Rabu, 17 Januari 2024, dikutip dari Antara.

Menurut Djoko, program konversi LPG ke kompor listrik bisa berjalan efektif. Namun, kalah dengan opini masyarakat yang mengkhawatirkan tagihan listrik. Ia pun mengatakan pengalihan LPG ke kompor listrik sebaiknya dimulai dari kalangan menengah ke atas yang mampu membeli alat memasak ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga mengatakan program kompor listrik mesti dikaji lagi urgensinya. Selain itu, harus dimatangkan tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut. Menurut Daymas, jika targetnya untuk memanfaatkan oversupply listrik, menaikkan konsumsi listrik kebutuhan rumah tangga tingkat menengah ke atas tidaklah signifikan.

"Mereka juga merupakan target pengguna gas LPG non-subsidi yang jika bandingkan biayanya, tidak begitu berbeda jauh antara biaya listrik untuk memasak dengan biaya gas LPG non-subsidi," kata Daymas kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.

Padahal, kebijakan transisi energi juga perlu mengkaji beban biaya yang akan dikeluarkan masyarakat. Daymas pun mengatakan pemerintah mesti melakukan kajian mendalam sebelum melaksanakan program kompor listrik. Pemerintah juga harus melibatkan pihak-pihak yang ahli di bidang ini.

Pilihan Editor: 5 Merek Rice Cooker yang Akan Dibagikan Kementerian ESDM, Apa Saja?