Strategi Garda Samudra Ganjar-Mahfud Md: Beli Alutsista Teknologi Tinggi

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 16 Januari 2024 13:22 WIB

Capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berjalan usai tiba di lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) menjelaskan strategi pasangan calon Ganjar-Mahfud, untuk menjadikan Indonesia sebagai Garda Samudra (Guardian of the Seas), diwujudkan melalui pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

"Garda Samudra diwujudkan melalui pembelian Alutsista yang mengarah pada pertahanan 5.0 yang SAKTI, yakni perkasa dengan teknologi terkini," kata Deputi Politik TPN Ganjar-Mahfud Andi Widjajanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia dihadapkan pada ancaman pertahanan, akibat adanya ketidakpastian geopolitik dan posisi Indonesia yang strategis. Indonesia semakin dihadapkan pada kerawanan dan risiko yang bersifat dinamis dan kekinian, utamanya di kawasan yang ditimbulkan dari tarung global AS-Tiongkok.

“Tantangan tidak hanya berasal dari negara lain, tetapi juga karena adanya pergeseran centre of gravity (CoG),” ujarnya.

Lanjut dia, Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah pusat gravitasi baru sehingga menjadi keniscayaan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia, dengan daya gentar yang mampu menghalau berbagai jenis ancaman. Kemudian, pengembangan postur-postur militer yang saling terkoneksi dan terpusat pada IKN, harus diperkuat dengan peningkatan kapasitas Anti Akses/Penangkalan Wilayah (A2/AD) sebagai Benteng Nusantara, untuk melawan ancaman di berbagai zona pertahanan.

Advertising
Advertising

"Kebutuhan untuk menata ulang gelar pasukan (redeployment) akibat adanya pergeseran tersebut harus didasarkan pada sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanrata) dan sistem pertahanan berlapis,” katanya menegaskan.

Sebelumnya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan pertahanan semestinya masuk pada wilayah 5.0, dengan teknologi SAKTI, dengan rudal hipersonik, senjata siber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom.

Menurut dia, teknologi-teknologi tersebut tidak tertinggal generasinya dari teknologi senjata milik negara-negara adidaya. Penguatan kapasitas pertahanan juga membutuhkan sinergi dari seluruh matra (trimatra terpadu) agar mampu menjalankan operasi lintas medan, termasuk dengan memanfaatkan instrumen siber.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Lumbung Ikan Nasional di Maluku Batal Diwujudkan SBY dan Jokowi, Anies: Akan Kami Bangun



Berita terkait

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

12 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

2 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

3 hari lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

3 hari lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

3 hari lalu

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

4 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.

Baca Selengkapnya