TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) mengajukan judicial review alias pengujian yudisial ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau dikenal UU HKPD. Aturan ini memuat pungutan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75 persen.

"Kami sudah langsung menolak dengan jalur hukum. Per 3 Januari langsung kami masukkan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima per 5 Januari 2024," kata Ketua ASTI, Mohammad Asyhadi, saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Asyhadi menuturkan gugatan tersebut diajukan oleh 22 penggugat termasuk sejumlah asosiasi. Kini, pihaknya menunggu sidang di Mahkamah Konstitusi.

Ia lantas menjelaskan alasan menggugat UU HKPD. "Kami semuanya yakin bahwa spa itu bukan termasuk hiburan."

Hal tersebut merujuk Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada Pasal 14 beleid tersebut, dijelaskan ada 13 usaha pariwisata. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ada di poin g, sedangkan spa di poin m.

Kategorisasi tersebut juga tertera di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, serta di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha atau KBLI aktivitas spa adalah 96122. "Jadi, 96122 itu tidak ada kaitannya dengan hiburan satu," ujar dia.

Tak hanya itu, ia menyebut aktivitas spa juga diatur oleh Kementerian Kesehatan. Ia menuturkan setiap terapis harus teregister di Dinas Kesehatan.

Selanjutnya: Alasan gugatan adalah faktor keadilan

• 1
• 2
• Selanjutnya