Giant Sea Wall Proyek Mahal, Pengamat: Anggaran Kesejahteraan Bisa Terganggu

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Agung Sedayu

Sabtu, 13 Januari 2024 06:28 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (tengah) pada "Seminar Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)" di Jakarta, Rabu (10/1/2024 ). (ANTARA/Adimas Raditya)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall menjadi solusi atas permasalahan banjir rob akibat turunnya permukaan tanah dan naiknya air laut di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa. Namun, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan giant sea wall akan menimbulkan masalah baru.

Pasalnya, Elisa menuturkan, giant sea wall merupakan proyek mahal. Infrastruktur ini akan bekerja dengan bantuan pompa air jumbo yang biayanya mahal, termasuk untuk maintenance atau perawatan.

“Kalau kita bergantung pada mekanisme seperti itu, otomatis ada uang-uang yang akhirnya terserap ke situ. Uang yang mestinya bisa dianggarkan untuk program kesejahteraan (rakyat), bisa terserap ke situ,” kata Elisa dalam diskusi publik Dampak Giant Sea Wall di Pantura Jawa yang digelar secara virtual pada Jumat, 12 Januari 2024.

“Dan masalahnya, solusi itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi, ke mana-mana dampak kerugiannya,” ujar Elisa.

Sebelumnya, penolakan terhadap pembangunan giant sea wall sudah disuarakan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Maleh Dadi Segoro (MDS). Koordinator MDS Martha Kumala Dewi mengatakan, pembangunan tanggul laut justru akan mengkonsentrasikan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Pantura Jawa. Menurutnya, hal ini kontraproduktif dengan kondisi ekologi Pantura Jawa yang mengalami amblesan tanah.

Advertising
Advertising

Martha berujar, pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang semakin padat otomatis mendatangkan beban dan membutuhkan air. Sementara, kebutuhan air untuk rumah tangga dan industri di Pantura Jawa banyak dipenuhi melalui ekstraksi air tanah dalam. “Jadi, konsentrasi ekonomi di Pantura Jawa yang datang bersama dengan tanggul laut akan semakin memperparah amblesan tanah melalui pembebanan fisik dan ekstraksi air tanah dalam yang akan bertambah,” ujarnya.

Wacana pembangunan giant sea wall sebelumnya disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara “Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut” di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Airlangga mengklaim pembangunan giant sea wall menjadi solusi atas permasalahan turunnya permukaan tanah, naiknya air laut, dan banjir rob, di wilayah pesisir utara Jawa. Sebab, kata dia, penurunan permukaan tanah di Pantura Jawa terpantau antara 1 cm hingga 25 cm per tahun. Ancaman lainnya adalah kenaikan permukaan air laut yang diperkirakan mencapai 1 cm hingga 15 cm per tahun. Walhasil, kawasan Pantura Jawa rentan banjir rob.

Jika hal tersebut tidak segera ditangani, menurut Airlangga, akan berdampak pada 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus (KEK), 28 kawasan peruntukan industri, 5 wilayah pusat pertumbuhan industri, dan wilayah perekonomian lainnya. Kondisi ini juga mengancam 50 juta penduduk Pantura Jawa.

"Tentu ini tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur, tapi masyarakat," ujar Airlangga dalam pidato kuncinya dalam acara tersebut.

Adapun berdasarkan kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Airlangga mengatakan pembangunan giant sea wall membutuhkan anggaran sekitar Rp 164 triliun. Ia berujar, mekanisme pendanaan bakal menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pilihan Editor: Usai Mendapat Skor 11 dari Anies, Prabowo Bertanya ke Pengusaha: Berapa Nilai Saya?






Berita terkait

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

2 hari lalu

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?

5 hari lalu

Airlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?

Airlangga membahas terkait komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di pertemuan OECD.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

5 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan proyek strategis nasional (PSN) .

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

8 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

8 hari lalu

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

Menko Airlangga menegaskan Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

10 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

10 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

10 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

11 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

11 hari lalu

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara besarnya tantangan Indonesia di bidang tenaga kerja, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya