BUMN di Mata Anies, Prabowo, dan Ganjar

Jumat, 12 Januari 2024 14:59 WIB

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika ditemui usai Acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bersama Kadin DKI Jakarta menggelar dialog bersama ketiga calon presiden (capres) 2024: Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Pada kesempatan berbeda, ketiganya sempat bicara hal terkait badan usaha milik negara atau BUMN.

Capres nomor urut 1 Anies dan capres nomor urut 3 Ganjar hadir pada Kamis, 11 Januari 2024. Sementara capres nomor urut 2, Prabowo hadir pada hari ini Jumat, 12 Januari 2024. Berikut pernyataan Anies, Prabowo, dan Ganjar terkait BUMN yang dilansir dari Tempo.

Anies soroti praktik pungli

Anies menegaskan tentang praktik pungutan liar alias pungli yang marak terjadi di BUMN. Anies mengungkapkan jika praktik pungli BUMN dikendalikan oleh aktor tertentu, menurutnya hal ini bisa diatasi dengan mengoreksi sistem di dalamnya.

“Satu, adalah koreksi di tingkat sistem. Ada jenis-jenis pungli yang sebenarnya sistemik, yang dikoreksinya di sistem. Kedua, adalah terkait dengan aktor,” kata Anies saat ditemui usai acara Dialog Capres bersama Kadin, Menuju Indonesia Emas 2045, yang digelar di Djakarta Theater, pada Kamis, 11 Januari 2024.

Anies merinci, jika masalah aktor pungli tidak bisa jika hanya diselesaikan oleh pemerintah. Butuh peran swasta, termasuk pengusaha.

Advertising
Advertising

“Yang lebih tau pungli adalah pelaku usaha, di mana terjadinya pungli, kapan terjadinya pungli, berapa besar terjadi pungli,” ujar Anies.

Menurutnya, kolaborasi di dunia usaha lagi-lagi diperlukan untuk melihat celah masalah yang harus dibenahi. Anies optimistis, jika pungli bisa diberantas maka bisa mendukung dunia usaha lebih sehat. Ia mengajak pelaku usaha untuk bersama-sama sadar memberantas pungli.

“Lagi-lagi kolaborasi dengan dunia usaha untuk menunjukkan lubang-lubang yang harus dikoreksi, praktik pungli yang harus diberantas.” ujar Anies.

Prabowo kritik kinerja buruk BUMN

Sementara Prabowo menjawab pertanyaan soal kesempatan yang sama bagi BUMN dan swasta. Prabowo menuturkan, BUMN dan swasta harus sama-sama efektif, transparan, serta kompetitif.

Prabowo mencontohkan, saat ini dirinya sebagai Menteri Pertahanan, tengah membangun kampus dan rumah sakit. Untuk itu, pihak pertama yang dia undang untuk membangun proyek tersebut adalah perusahaan BUMN.

Namun, perusahaan pelat merah yang tidak dia sebut namanya itu memberikan anggaran yang tinggi. Sedangkan pihak swasta menawarkan harga yang lebih murah. Swasta juga menawarkan waktu pengerjaan yang lebih cepat.

"Kadang-kadang BUMN ya, maaf aja, kadang-kadang si pimpinan BUMN mungkin keenakan, mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, kira-kira, ada sponsornya. Kita sudah lama di Indonesia boleh kan? Aku bicara apa adanya loh," ujar Prabowo dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024.

Selanjutnya: Prabowo akhirnya berikan proyek ke perusahaan swasta

<!--more-->

Dengan berbagai pertimbangan, Prabowo pun memberikan proyek tersebut kepada perusahaan swasta. Proyek tersebut pun jadi.

"Anda boleh cek, yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Presiden Jokowi," kata Prabowo.

Ia mengklaim, RS militer yang dia bangun itu adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Rumah sakit tersebut memiliki 1.000 tempat tidur, 136 unit perawatan intensif atau ICU, dan 26 lantai. "Kalau tidak salah 1 tahun kurang, 26 lantai (dibangun dalam waktu) 1 tahun," ujar Prabowo.

Prabowo melanjutkan, ia pun mempersilahkan jika kementerian atau lembaga menggandeng BUMN maupun swasta dalam proyeknya. Namun, BUMN harus bekerja yang benar.

Jika direksi BUMN tidak bekerja dengan baik, kata dia, seharusnya tidak hanya diganti. Tapi bisa juga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan.

"Udah, kita persaingan, competition is good. Silakan kompetisi, efisiensi, transparansi kualitas, silakan," tutur Prabowo.

Ganjar bilang BUMN boleh punya anak perusahan, tapi…

Sementara Ganjar berjanji akan menyeimbangkan peran usaha BUMN dan juga swasta sehingga tak ada lagi kesan penguasaan pasar oleh pihak tertentu. Ganjar menekankan agar BUMN hanya boleh memiliki sebatas anak usaha saja, tidak boleh ada turunannya.

“BUMN kamu boleh punya anak perusahaan, tapi tidak boleh punya cucu, cicit. Bicara monopoli ini kayaknya yang maksudnya BUMN punya anak, cucu, cicit, akhirnya swasta tidak punya peran,” ujar Ganjar dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2024.

Sebelumnya, Ganjar juga disinggung ihwal antara BUMN dan swasta dalam konteks perilaku usaha. Ia kemudian menegaskan jika perusahaan pelat merah (BUMN) mempunyai peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menggapai berbagai proyek, terutama yang membutuhkan insentif pemerintah.

“BUMN itu pionir. Ini seperti stimulan saja. Kalau sudah, kita lepas. Kan sebenarnya negara enggak mencari uang, toh? (Tugas BUMN) memfasilitasi negara itu,” kata Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar juga menjelaskan bahwa pengerjaan proyek oleh BUMN dan swasta harus dibagi porsinya.

“Dibagi mana yang sudah bisa. Kalau kemudian swasta bisa muncul, jangan-jangan memang BUMN-nya sudah tidak kita perlukan lagi,” tuturnya.

Ganjar juga sempat menyentil perusahaan pelat merah yang belum membayarkan kewajiban utangnya terhadap mitra usaha.

“Hari ini saya kumpulin data, berapa kemudian supplier itu mitra-mitra yang tidak terbayar. Malu dong, kalau kita punya perusahaan pelat merah enggak bayar (kewajiban),” kata Ganjar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

MOH. KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA SARI | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

14 jam lalu

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

PT Inka tahun ini memasuki usia ke-43. Perusahaan persero ini memproduksi manufaktur untuk perkeretaapian, produknya telah menyebar ke mancanegara.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

15 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

15 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

17 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

18 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya