Koalisi Masyarakat Sipil Heran Prabowo Tiba-tiba Peduli Banjir Pantura

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 12 Januari 2024 14:25 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika berpidato dalam acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. TEMPO/Riri Rahayu

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil Maleh Dadi Segoro (MDS) mempertanyakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tiba-tiba menunjukkan perhatian besar kepada Pantai Utara (Pantura) Jawa, terutama di Jakarta dan Semarang. Bahkan, Prabowo mendorong pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di kawasan tersebut. Pemerintah memang mengklaim giant sea wall sebagai jawaban masalah banjir rob.

“Padahal selama 4,5 tahun sebelumnya, kami tidak menemukan track record kepeduliannya terhadap Pantura Jawa,” kata Koordinator MDS Martha Kumala Dewi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Tempo pada Jumat, 12 Januari 2024.

Wacana pembangunan giant sea wall sebelumnya disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara “Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut” di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. Disebutkan, acara tersebut ternyata diinisiasi Prabowo Subianto dan disiapkan mendadak.

“Acara ini diprakarsai oleh Menteri Pertahanan (Prabowo Subiannto) dalam waktu tiga hari," tutur Airlangga dalam pidato kuncinya di acara tersebut

Airlangga lantas mengklaim pembangunan giant sea wall menjadi solusi atas permasalahan turunnya permukaan tanah, naiknya air laut, dan banjir rob, di wilayah pesisir utara Jawa. Sebab, kata dia, penurunan permukaan tanah di Pantura Jawa terpantau antara 1 cm hingga 25 cm per tahun. Ancaman lainnya adalah kenaikan permukaan air laut yang diperkirakan mencapai 1 cm hingga 15 cm per tahun. Walhasil, kawasan Pantura Jawa rentan banjir rob.

Advertising
Advertising

Jika hal tersebut tidak segera ditangani, menurut Airlangga, akan berdampak pada 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus (KEK), 28 kawasan peruntukan industri, 5 wilayah pusat pertumbuhan industri, dan wilayah perekonomian lainnya. Kondisi ini juga mengancam 50 juta penduduk Pantura Jawa.

"Tentu ini tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur, tapi masyarakat," ujar Airlangga.

Berawal dari Kampanye

Cawe-cawe Prabowo soal proyek tanggul laut diketahui melalui keterlibatan Universitas Pertahanan yang akan menjadi bagian dari tim kajian proyek ini. Di sisi lain, Prabowo bersama Menko Airlangga Hartarto dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Kerja membentuk gugus tugas untuk merealisasikan pembangunan ini.

Dalam sambutannya, Prabowo menceritakan pengalamannya melihat situasi banjir rob di pesisir utara Jawa sejak 2024. Ia mengaku sempat ke lokasi dengan statusnya sebagai politisi. Dalam kunjungannya, Politisi Partai Gerindra ini mengaku melihat bagaimana rakyat hidup di rumah dengan banjir rob hingga selutut

"Tanggul laut merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi, hilangnya banyak lahan kita. Dan terutama kualitas hidup sebagian rakyat kita yang sungguh mengenaskan dan sama sekali dan tidak manusiawi," tutur Prabowo. "Ini tidak boleh kita anggap sebagai hal lumrah atau hal yg bisa kita toleransi.".

Selain mendorong giant sea wall, Prabowo yang juga maju sebagai calon presiden nomor urut 2 di Pilpres 2024 menggagas menginstruksikan Universitas Pertahanan (Unhan) RI untuk melaksanakan pilot project pembuatan rumah panggung dan terapung untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang menghadapi tantangan permukaan air tinggi.

"Kami menemukan dua prototipe rumah murah terapung yang nilainya 130 juta rupiah untuk satu rumah,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara seminar tersebut. “Itu sudah termasuk sonar panel tenaga surya, dan septic tank.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

AMELIA RAHIMA | YOHANES MAHARSO

Pilihan Editor: Berulangkali Puji Jokowi, Prabowo: Saya Bukan Tukang Menjilat






Berita terkait

Tenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas

2 jam lalu

Tenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas

Kepala BPJPH Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham mengatakan, selama ini fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK terkendala keterbatasan anggaran.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

11 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

11 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

12 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

14 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

15 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

15 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya