Prabowo Mengatakan Tidak Percaya Kapitalisme Neoliberal, Kenapa?

Jumat, 12 Januari 2024 12:58 WIB

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acaara Dialog Bersama Kadin. YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku sudah membuat strategi yang ia sebut dengan nama Transformasi Bangsa. Dia mengatakan strategi tersebut sudah dihimpun dalam satu buku yang berdasarkan landasan utama yang dibangun oleh Jokowi dengan falsafah ekonomi Pancasila.

Prabowo mengaku memilih falsafah Pancasila karena tidak mempercayai kapitalisme neoliberal. "Saya dari dulu tidak percaya dengan kapitalisme neoliberal. Negara yang berhasil menghilangkan kemiskinan adalah negara yang memakai ekonomi gabungan," kata Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024.

Dia menjelaskan, ekonomi gabungan yang dimaksud adalah percampuran atas yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. "Itulah yang saya sebut sebagai pancasila," ucapnya.

Prabowo membeberkan strategi dia dan Tim Koalisi Indonesia Maju adalah mempercepat hilirisasi industri dan pemerataan ekonomi. Serta menghilangkan kemiskinan dan korupsi. Ia menilai strategi tersebut akan membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga, membawa kesejahteraan bagi kita semua.

Strategi tersebut merujuk pada kebijakan di pemerintahan Jokowi. Menurutnya, selama pemerintahan Jokowi kondisi ekonomi Indonesia sangat baik. Dia bahkan mengklaim inflasi Indonesia terkendali dan pertumbuhan ekonominya menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Advertising
Advertising

"Kita punya ekspor bagus, kita punya cadangan ada. Pernah cadangan kita sangat sedikit, sekarang lumayan," ucapnya. Menurut dia, semua hal itu merupakan indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia dalam kondisi yang baik. Dia meyakini kondisi saat bisa lebih baik lagi dengan pondasi yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.

"Saya percaya dalam suasana itu semua akan beruntung, para pengusaha akan lebih senang dalam suasana pertumbuhan," ujar Prabowo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki

Berita terkait

Makan Siang Gratis: Ditanggapi Koperasi Warteg hingga Soal Bujet

44 menit lalu

Makan Siang Gratis: Ditanggapi Koperasi Warteg hingga Soal Bujet

Pemerintah Kota Bandung bersama Indonesia Food Security Review (IFSR) melakukan uji program makan siang gratis bagi pelajar di enam sekolah

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

58 menit lalu

Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

Rencana persamuhan antara Prabowo dan Megawati belum terwujud hingga kini. Sekjen Gerindra dan PDIP bilang begini.

Baca Selengkapnya

PDIP Bicara Pertemuan Prabowo-Megawati, Revisi UU Kementerian Negara, hingga 8 Nama Cagub Jakarta

1 jam lalu

PDIP Bicara Pertemuan Prabowo-Megawati, Revisi UU Kementerian Negara, hingga 8 Nama Cagub Jakarta

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjawab berbagai perkembangan politik terkini.

Baca Selengkapnya

Respons Megawati Soal Presidential Club yang Mau Dibentuk Prabowo

1 jam lalu

Respons Megawati Soal Presidential Club yang Mau Dibentuk Prabowo

Apa kata Megawati soal rencana Prabowo membentuk presidential club?

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

2 jam lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya

Anggota Parlemen Korea Selatan Puji Jokowi: Sosok Revolusioner!

2 jam lalu

Anggota Parlemen Korea Selatan Puji Jokowi: Sosok Revolusioner!

Anggota Majelis Nasional Korea Selatan Kim Gi-Hyeon menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah sosok revolusioner

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

Gerindra menyatakan revisi UU Kementerian Negara bisa terlaksana sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

3 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

12 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

14 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya