Prabowo Janji Petani Indonesia Makmur seperti Petani Jerman

Jumat, 12 Januari 2024 11:34 WIB

Dialog Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Kadin. YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, menjawab pertanyaan soal anak muda yang ogah menjadi petani. Bagaimana strategi Prabowo?

Seorang panelis dalam acara 'Dialog Capres Bersama Kadin' mengatakan jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa dalam 10 tahun terakhir. Namun, jumlah petani berkurang 1,7 juta. "Jumlah petani akan terus berkurang karena 32 persen petani berusia di atas 60 tahun," ujar panelis tersebut pada Jumat, 12 Januari 2024.

Prabowo Subianto lantas menanggapi pertanyaan tersebut. Ia setuju bahwa anak muda enggan menjadi petani. "Karena anak-anak muda melihat bapaknya tidak untung, hidupnya susah, nilai tukarnya tidak cocok," ujar Prabowo dalam acara yang sama.

Di sisi lain, menurut Prabowo, neoliberal membuat anak-anak petani sulit mendapatkan the basic service karena semua dianggap pasar bebas alias free market. Contohnya, anak petani sulit mendapatkan sekolah yang bagus. "Free market bener, tapi basic hak dasar rakyat itu tidak boleh diperdagangkan," ucap Prabowo.

Sementara itu, di negara-negara lain anak petani mau meneruskan usaha orang tuanya menjadi petani. Misalnya, di Jerman. "Saya pernah ke Jerman, ke desanya. Bau tai sapi, tapi mobilnya golf, rumahnya bagus, sore-sore dia langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disco," beber Prabowo.

Advertising
Advertising

Oleh sebab itu, ia berjanji akan membuat petani makmur. "Sehingga anaknya petani mau jadi petani, seperti di Jerman."

Salah satu solusi yang ia ungkap adalah soal pupuk. Menurutnya, pengelolaan pupuk harus berpihak ke petani. "Jangan pupuk banyak perantaranya dan jangan biarkan diperdagangkan. Itu pupuk subsidi untuk rakyat, benih, dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, strategi lainnya adalah dengan food estate atau lumbung pangan. Dengan begitu, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan tanpa impor dari negara lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

13 jam lalu

Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), membentuk kelompok tani mahasiswa sebagai ujung tombak masa depan bangsa yang harus memiliki konsen terhadap sektor pertanian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

15 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

15 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

17 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

18 jam lalu

Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

Aliansi Pendidikan Gratis Riau mencatat, lebih dari 50 calon mahasiswa Unri masuk kelompok UKT tidak sesuai kemampuan ekonomi orang tua mereka.

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

18 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

21 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya