TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mengkritik rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasiona Walhi, Parid Ridwanuddin, mengatakan giant sea wall merupakan solusi palsu atas permasalahan krisis iklim.

“Proyek tersebut bertentangan dengan upaya pemulihan ekosistem mangrove sebagai bagian penting dari upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim,” kata Parid melalui keterangan tertulisnya kepada Tempo, Kamis, 11 Januari 2023.

Sebelumnya, rencana pembangunan giant sea wall disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara “Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut” di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. Airlangga mengklaim pembangunan giant sea wall menjadi solusi atas permasalahan turunnya permukaan tanah, naiknya air laut, dan banjir rob, di wilayah pesisir utara Jawa. Pembangunan infrastruktur ini bahkan didorong oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga menginisiasi seminar kemarin. .

Namun alih-alih menjadi solusi permasalahan di Pantura Jawa, menurut dia, pembangunan giant sea wall justru semakin mengancam keberadaan ekosistem mangrove di Pantura Jawa. Apalagi ekosistem mangrove di Pantura juga sudah terdampak beban berat industri di kawasan tersebut.

Parid lantas mengambil contoh kasus yang terjadi di pesisir utara Jawa Tengah. Ia mengatakan luasan mangrove di pesisir utara Jawa Tengah terus menurun. Pada 2010, mangrove tercatat seluas 1.784.850 hektar. Kemudian pada 2021 menghilang sangat signifikan dan luasnya hanya tercatat 10.738,62 hektar.

“Kehilangan mangrove ini menjadi ironis di tengah kampanye dan diplomasi pemerintah Indonesia yang gencar ke dunia internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat mangrove dunia sebagai upaya dari mitigasi dan adaptasi krisis iklim,” ujar dia.

Hal lain yang menurut dia menjadi lebih ironis adalah fakta bahwa di perhelatan COP28 Indonesia dipilih sebagai Ketua Bersama Aliansi Mangrove untuk Iklim atau Mangrove Alliance for Climate (MAC). Aliansi ini beranggotakan 34 negara yang dianggap berkomitmen pada restorasi dan konservasi mangrove.

Lebih lanjut, ia menuturkan, pemerintah mestinya menggunakan solusi lain untuk mengatasi permaslahan di perairan Pantura Jawa. Misalnya, dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pesisir utara Jawa. “Sebab, penurunan permukaan tanah di Pantura Jawa terjadi lantaran kawasan Pantura, mulai dari Banten sampai Jawa Timur, telah dibebani izin industri skala besar,” kata dia.

Pilihan Editor: Estimasi Biaya Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Rp 164,1 Triliun