TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespons soal usul penundaan pembagian bansos atau bantuan pangan usai Pemilu 2024. Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya politisasi dari program bansos tersebut.

Bayu menyatakan tetap menyalurkan bantuan pangan beras mulai Januari ini. "Bagi kami urusannya adalah keluarga penerima ini menerima 100 kilogram beras, dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya yang lain kita enggak ikut-ikut," kata Bayu saat ditemui di kantor Bulog, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2024.

Dia pun memastikan tak akan ada atribut capres-cawapres di kemasan bansos maupun pada setiap proses penyalurannya. Bayu mengatakan bersama mitra perusahaan transporter akan menyalurkan program ini dengan ketat.

"Kami sangat komit ketat melakukan program ini supaya betul-betul ini adalah program negara. Ini punya rakyat," kata dia. "Bagi kami politisasinya itu ya urusan politisi lah. Kami melaksanakan tugasnya."

Bulog, kata dia, hanya sebagai pelaksana dari program pemerintah. Menurutnya, Bulog hanya bertugas menyediakan stok cadangan beras pemerintah dan menyalurkannya. Sehingga setelah penugasan pembagian bantuan pangan beras ini keluar, Bulog pun akan melaksanakannya.

Ia pun menyerahkan wewenang pengawasan kepada Bawaslu dan Satgas Pangan untuk mengawasi proses penyaluran bansos ini agar terhindar dari politisasi. "Saya kira beliau semua sudah tahu apa yang dilakukan, kami akan melaksanakan saja," ucap dia.

Sebelumnya, Pegiat Pemilu dan Ketua Bawaslu periode 2017-2022 Abhan menanggapi soal dugaan politisasi bantuan sosial atau Bansos dalam ajang Pemilu 2024. Ia menyarankan Bawaslu untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar menunda penyaluran Bansos sampai Pemilu 2024 berakhir.

Hal tersebut mengingat Bansos telah digelontorkan pemerintah pada Desember 2023 lalu. "2024 kan ada bansos lagi, sementara Pemilu ini tinggal 1,5 bulan. Menurut saya, akan lebih baik yang 2024 ini disalurkan setelah Pemilu untuk menghindari potensi penyalahgunaan," ujar Abhan dalam acara di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat pada Minggu, 7 Januari 2024.

Bukan berarti, kata Abhan, pembagian bansos dihentikan melainkan hanya ditunda. Sebab, ia menilai pemberian bansos adalah langkah yang baik dan dibutuhkan masyarakat.

Ide menunda pembagian bansos juga diungkapkan oleh Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Todung pun menilai kebijakan itu menguntungkan Paslon tertentu.

Pilihan Editor: Terkini: Mahfud MD Komentari BUMN Kolaps, Anies Usung Bansos Plus hingga Prabowo Janjikan Anggaran BRIN