Ganjar Pranowo Setuju Prabowo di Percepatan Giant Sea Wall

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 11 Januari 2024 12:20 WIB

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Demokr[e]asi di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Acara tersebut diselenggarakan untuk ngobrol bareng Ganjar sekaligus menyerap aspirasi dari berbagai kalangan anak muda. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, setuju dengan rencana pemerintah mempercepat pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa untuk memitigasi dampak dari degradasi Pantai Utara Jawa dengan membentuk satgas. Adapun rencana pembentukan Satgas percepatan pembangunan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

"Oh iya? Saya kira ide bagus ya. Pak Prabowo yang menyampaikan?" tanya Ganjar di sela-sela kampanye di Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis, 11 Januari 2024.

Dia pun berkelakar dirinya dan Prabowo satu guru dalam hal tersebut. Oleh karena itu, Ganjar menyatakan sikap saling dukung atas rencana tersebut. Ia menilai rencana tersebut sama dengan usulannya terkait pembangunan giant sea wall ke pemerintah pusat pada 2013. Rencana tersebut disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan membangun tanggul laut sekaligus jalan tol Semarang-Demak.

Ganjar juga tak merasa rencana itu dicontek Prabowo. Sebab, percepatan pembangunan giant sea wall di sepanjang Pantura untuk memperkuat pertahanan laut. "Tidak (merasa dicontek) dong, saling mendukung. Kan positif toh. Kan beliau (Prabowo) kemarin sampai tiga kali ya sama terus sama saya," ujarnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan perhitungan pembangunan itu harus dilakukan dengan cermat demi kemaslahatan bersama. "Ya tidak apa-apa, mungkin dia untuk pertahanan laut kan. Tapi memang benar dari sisi ketahanan itu penting, karena kalau kemudian itu bisa diamankan, ya kita semua berpikir. Saya terima kasih kalau bisa kita mendapatkan dukungan. Cuman apakah bentuknya tanggul laut raksasa atau di beberapa titik, itu lebih ke organik," jelas Ganjar.

Advertising
Advertising

Selain itu, Ganjar memuji kinerja Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang sudah mengerjakan hal dan dia pun memuji hasil pekerjaan Basuki.

"Karena kami pernah bekerja sama cukup lama dengan Belanda, apalagi di Demak, terus kemudian sedikit Tegal, dan Kota Pekalongan sama Kabupaten Pekalongan agak panjang. Pak Basuki sudah mengerjakan itu, bagus banget itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Rabu (10 Januari), Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Wahyu Utomo, mengatakan, pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut nantinya akan melibatkan banyak pihak mulai dari berbagai kementerian, akademisi hingga para ahli.

Pemerintah berencana membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan mega proyek tersebut.

“Pasti masing-masing kementerian akan diajak sesuai tupoksinya. Dan yang tadi disampaikan kalau kita membangun ini, hilangkan isu sektoral. Jadi nanti bersama-sama mungkin dengan teman teman PU yang akan memimpin, dan akademisi yang akan diajak, dan mungkin ahli-ahli dunia,” kata Wahyu usai Seminar Nasional “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut," di Jakarta, Rabu.

Adapun proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional yang kemungkinan terwujud 30 sampai 40 tahun ke depan. Proyek tanggul itu juga diprediksi akan menelan anggaran 50 hingga 60 miliar dolar AS.

Menurut dia, keterlibatan para akademisi serta ahli sangat dibutuhkan mengingat proses pembangunan tanggul laut raksasa akan tetap memperhatikan aspek-aspek ekologis laut.

KPU telah menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Banyak BUMN Kolaps di Era Jokowi, Mahfud Md: Marak Korupsi, Harus Diperbaiki



Berita terkait

Respons Megawati Soal Presidential Club yang Mau Dibentuk Prabowo

15 menit lalu

Respons Megawati Soal Presidential Club yang Mau Dibentuk Prabowo

Apa kata Megawati soal rencana Prabowo membentuk presidential club?

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

1 jam lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya

Anggota Parlemen Korea Selatan Puji Jokowi: Sosok Revolusioner!

1 jam lalu

Anggota Parlemen Korea Selatan Puji Jokowi: Sosok Revolusioner!

Anggota Majelis Nasional Korea Selatan Kim Gi-Hyeon menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah sosok revolusioner

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

Gerindra menyatakan revisi UU Kementerian Negara bisa terlaksana sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

2 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

11 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

14 jam lalu

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

20 jam lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

20 jam lalu

Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjawab sejumlah isu politik yang berkembang.

Baca Selengkapnya