TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam debat capres kedua pada 7 Januari 2024 lalu mengatakan banyak anggaran pertahanan di Kementerian Pertahanan yang ia pimpin, dipotong ketika pandemi Covid-19 (2020-2022). Alasan itu dia kemukakan untuk menjawab pertanyaan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, perihal kinerja Kemenhan yang kian merosot.

Menurut Prabowo, dirinya sudah menyusun rencana kerja pertahanan. Namun banyak programnya tidak disetujui anggarannya oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, karena pandemi.

"Saya memang sudah menjadi Menhan empat tahun. Tetapi kami diganggu oleh Covid-19 selama 2 tahun, di mana terjadi refocusing (anggaran). Jadi banyak (anggaran) yang kami ajukan tidak disetujui oleh Menkeu," ujar Prabowo dalam debat capres di Istora Senayan, Jakarta.

Gara-gara itu, Prabowo mengklaim banyak rencana yang telah disusun jadi terhambat. Meski begitu, dirinya tidak mau membeberkan hal tersebut di depan umum.

"Jadi sebagai seseorang menteri, seorang team player, saya harus loyal. Saya tidak banyak bicara di depan umum," sambungnya.

Menanggapi pernyataan Prabowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa Kemenkeu memang menata ulang fokus belanja pemerintah (refocusing) saat pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan karena pemerintah memfokuskan diri untuk mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pandemi. Banyak anggaran non kesehatan seperti pertahanan akhirnya dialihkan untuk mengatasi dampak pandemi.

"Refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi Covid berlaku untuk semua kementerian dan lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L," ucap Prastowo lewat aplikasi pesan kepada Tempo, Senin, 8 Januari 2024.

Prastowo menjelaskan, penataan ulang anggaran telah didukung oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) melalui keputusan sidang kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi. Meski begitu, kata dia, perubahan fokus program ditetapkan dan diputuskan oleh masing-masing kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertahanan. Kemenkeu menganggap masing-masing kementerian dan lembaga memahami program prioritas dan mana yang dapat ditunda.

"Refocusing dilakukan kementerian atau lembaga dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh kementerian dan lembaga," ujar Prastowo

Selanjutnya, kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir tersebut bisa dibuka sesuai prioritas dan kondisi anggaran. Prastowo melanjutkan, pelaksanaan anggaran oleh kementerian dan lembaga tersebut selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.

Pada 2023 pagu anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp134,32 triliun. Anggaran tersebut bertambah Rp2,4 triliun dari usulan awal pemerintah. Dari jumlah itu, anggaran untuk belanja alat utama sistem persenjataan hanya Rp30 triliun.

Pada 2024, pagu anggaran Kementerian Pertahanan naik menjadi Rp139,26 triliun. Akumulasi anggaran Kementerian Pertahanan sepanjang Prabowo menjabat sebagai menteri pertahanan, 2020–2024, mencapai Rp692,92 triliun. Anggaran tersebut tidak hanya untuk belanja alutsista, seperti pembelian, pemeliharaan, dan perawatan, tetapi juga untuk kebutuhan prajurit, riset, dan pengembangan sumber daya manusia serta belanja rutin seperti gaji pegawai.

RIZKI DEWI AYU | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Bantah Klaim Prabowo, JK Sebut Data Anggaran Alutsista Bukan Rahasia Negara