TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyatakan pasokan tenaga listrik selama pelaksanaan Posko Nasional ESDM Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk sistem kelistrikan di wilayah pengusahaan PLN umumnya aman. Meski begitu, ada beberapa sistem yang mengalami kondisi siaga, yakni tidak ada pemadaman namun berpotensi padam dan defisit (terjadi pemadaman listrik).

“Kondisi Kelistrikan pada tanggal 25 Desember 2023 pada saat perayaan Hari Natal 2023, yaitu 23 Sistem dalam kondisi Normal dan 1 sistem dalam kondisi Siaga,” kata Erika dalam Konferensi Pers Penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Periode Nataru 2023/2024 yang diselenggarakan di Kantor BPH Migas, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin, 8 Januari 2024.

Kemudian Erika juga menjelaskan defisit yang terjadi saat tahun baru. Pada 1 Januari 2024, kondisi kelistrikan tetap stabil dengan 23 sistem dalam kondisi Normal dan 1 sistem dalam kondisi Defisit, yaitu kembali di sistem Lombok.

Erika menuturkan jika BPH Migas telah merinci beberapa sistem yang tercatat dalam kondisi siaga dan defisit selama periode Posko Nataru, yakni Lombok (19 hari), Sulbagsel (9 hari), Ambon (8 hari), Tanjung Selor (6 hari), Bau-bau (5 hari), Sumbawa-Bima (2 hari), Nias (1 hari), dan Belitung (1 hari).

Sementara itu, sistem yang mengalami defisit, Erika menyebutkan, pemadaman hanya terjadi pada malam hari dengan durasi 1 sampai 2 jam. “Meliputi Lombok 6 hari, Sumbagsel 1 hari, dan Khatulistiwa 1 hari,” ujar Erika.

Menurut BPH Migas, penyebab utama dari kondisi siaga dan defisit tersebut adalah gangguan dan derating pembangkit. Beberapa daerah seperti Sistem Lombok, Nias, Tanjung Selor, Belitung, Bau-bau, Ambon, Sumbawa Bima mengalami gangguan tersebut.

Selain itu, Erika juga menjelaskan kondisi musim juga menyebabkan pasokan tenaga listrik dari PLTA Poso tidak maksimal.

“Gangguan petir pada jaringan transmisi juga menjadi penyebab defisit pada Sistem Khatulistiwa,” Erika menambahkan.

Pemantauan nasional Posko Nataru 2023/2024 telah dilaksanakan sejak 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024, dengan pusat operasi di BPH Migas. Pelaksanaan kebijakan posko ini melibatkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk internal posko, Korlantas, Polri, Perhubungan Darat, Laut, dan Udara, Badan Pengatur Jalan Tol, Jasa Marga, serta berbagai badan usaha terkait sektor ESDM.

Pilihan Editor: 8 Penyebab Mati Listrik di Indonesia, Salah Satunya Beban Berlebih