TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengklaim industri pertahanan RI secara umum masih belum maju, bahkan berada dalam kondisi menyedihkan. Menurutnya, dengan anggaran yang sangat besar, Kemenhan seharusnya memiliki dampak besar ke perekonomian RI.

“Untuk meningkatkan dampak anggaran pertahanan yang sangat besar tersebut pada perekonomian domestik, kita mutlak membutuhkan perubahan dalam kebijakan pertahanan kita,” ujar Yusuf ketika dihubungi Tempo, Minggu, 7 Januari 2024.

Selama ini, kata Yusuf, kebijakan pertahanan RI berupaya mengejar minimum essential forces dengan cenderung membeli alutsista bekas dari luar negeri, bahkan dengan pembiayaan utang, serta dengan transfer teknologi yang minim.

“Ini menimbulkan ketergantungan pada impor dan menciptakan kerentanan ketahanan nasional akibat politik embargo Alutsista negara lain, hingga tidak berkembangnya kapasitas produksi alutsista domestik,” tuturnya.

Untuk dampak yang lebih besar ke perekonomian domestik, Yusuf menyebut kebijakan pertahanan RI harus berorientasi pada kemandirian alutsista menuju kemampuan produksi alutsista oleh industri pertahanan domestik.

“Maka penguatan industri pertahanan strategis kita menjadi krusial untuk semua matra,” kata dia. Yusuf kemudian menyebutkan PT Pindad yang bisa berfokus pada platform matra darat, PT PAL yang fokus pada platform matra laut, PT DI yang fokus pada platform matra udara, serta PT Dahana yang fokus pada bahan peledak.

Peran PT LEN Industri juga akan menjadi strategis untuk pengembangan solusi 3 matra dan meningkatkan kemampuan interoperabilitas dari tiga matra tersebut, karena 70 persen wilayah teritorial RI adalah perairan.

Lebih lanjut, ekonom itu mengatakan untuk tidak boleh ada lagi pembelian alutsista bekas dengan mengabaikan industri pertahanan domestik. “Setiap pembelian alutsista dari luar negeri, yang belum mampu diproduksi di dalam negeri, harus mengikutsertakan industri pertahanan domestik disertai dengan kewajiban transfer teknologi,” katanya.

Yusuf juga mengatakan bahwa pemenuhan minimum essential forces tidak boleh lagi berorientasi pada kepentingan pragmatis jangka pendek, yang rentan dengan perburuan rente. “Namun, harus berorientasi pada investasi jangka panjang menuju kemandirian dan peningkatan kapasitas produksi alutsista oleh industri pertahanan domestik kita,” ucap bos IDEAS itu.

Pembelian Alutsista bekas tersebut sempat menjadi topik dalam debat calon presiden (Capres) pada Minggu, 7 Januari 2024. Tiga calon presiden yang mengikut acara debat tersebut adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Pilihan Editor: Anies Soroti Anggaran Kemenhan Rp 700 T, Ini Rincian Anggaran Kementerian Pertahanan Era Prabowo