Kemenhan Tunda Beli 12 Jet Tempur Mirage 2000-5 Bekas Qatar, Jubir Prabowo: Karena Kapasitas Fiskal Terbatas

Kamis, 4 Januari 2024 11:57 WIB

Jet tempur Mirage 2000-5 Angkatan Udara Taiwan bersiap untuk mendarat di Pangkalan Udara Hsinchu di Hsinchu, Taiwan 10 April 2023. Militer China melakukan latihan blokade udara dan laut di sekitar Taiwan pada hari Senin. REUTERS/I-Hwa Cheng

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan atau Kemenhan menunda rencana membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 yang sebelumnya digunakan oleh Qatar. Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu karena kapasitas fiskal yang terbatas.

Menurut dia, penundataan itu diputuskan oleh dua kementerian yakni Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. "Pemerintah telah menunda pembelian jet Mirage karena kapasitas fiskal kami, untuk saat ini, tidak dapat mendukung pembelian," ujar Dahnil dalam sebuah acara di stasiun TV swasta dikutip Reuters pada Kamis, 4 Januari 2024.

Namun, kata Dahnil, sebagai gantinya pihaknya akan melakukan retrofit—penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama—untuk pesawat Sukhoi dan F16 yang ada sebagai gantinya. Ketika mintai tanggapan Reuters mengenai hal itu, Dahnil dan Kementerian Keuangan tidak merespons.

Sebelumnya, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan unit perusahaan pertahanan Ceko Czechoslovak Group (CSG) untuk membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 pada Januari 2023. Menurut Kementerian Pertahanan nilainya mencapai 733 juta Euro atau setara Rp 12,4 triliun dengan kurs Rp 16.966 per Euro.

Jet bekas itu akan dikirim dalam waktu 24 bulan setelah kesepakatan ditandatangani. Pembelian itu dimaksudkan untuk digunakan sementara sambil menunggu kedatangan beberapa dari 42 jet tempur Rafale yang telah dibeli pada 2022 seharga US$ 8,1 miliar.

Advertising
Advertising

Sebenarnya, rencana membeli jet Mirage telah dikritik oleh beberapa anggota parlemen karena dianggap usianya tua. Keputusan untuk menunda pembelian Mirage itu tetap dilakukan meskipun Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyetujui peningkatan 20 persen anggaran pertahanan hingga akhir 2024 untuk perangkat militer menjadi $25 miliar.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan salah satu kandidat calon presiden atau Capres dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dia telah mengawasi upaya militer untuk memodernisasi armada senjata yang menua. Di antaranya mencakup pembelian 12 drone baru dari Turkish Aerospace, jet tempur dan helikopter dari perusahaan Amerika Serikat Boeing dan Lockheed Martin.

REUTERS | MOH KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Pekerjaan Rumah Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Keamanan Siber Jika Terpilih jadi Presiden

Berita terkait

Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

7 menit lalu

Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

Rencana persamuhan antara Prabowo dan Megawati belum terwujud hingga kini. Sekjen Gerindra dan PDIP bilang begini.

Baca Selengkapnya

PDIP Bicara Pertemuan Prabowo-Megawati, Revisi UU Kementerian Negara, hingga 8 Nama Cagub Jakarta

12 menit lalu

PDIP Bicara Pertemuan Prabowo-Megawati, Revisi UU Kementerian Negara, hingga 8 Nama Cagub Jakarta

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjawab berbagai perkembangan politik terkini.

Baca Selengkapnya

Respons Megawati Soal Presidential Club yang Mau Dibentuk Prabowo

38 menit lalu

Respons Megawati Soal Presidential Club yang Mau Dibentuk Prabowo

Apa kata Megawati soal rencana Prabowo membentuk presidential club?

Baca Selengkapnya

Anggota Parlemen Korea Selatan Puji Jokowi: Sosok Revolusioner!

1 jam lalu

Anggota Parlemen Korea Selatan Puji Jokowi: Sosok Revolusioner!

Anggota Majelis Nasional Korea Selatan Kim Gi-Hyeon menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah sosok revolusioner

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

1 jam lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

Gerindra menyatakan revisi UU Kementerian Negara bisa terlaksana sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI.

Baca Selengkapnya

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

12 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

14 jam lalu

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

20 jam lalu

Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjawab sejumlah isu politik yang berkembang.

Baca Selengkapnya