Pengamat: Tambahan Anggaran Subsisi Pupuk Rp 14 Triliun Tak Akan Genjot Produksi Pertanian

Kamis, 4 Januari 2024 07:20 WIB

Stok pupuk subsidi yang berada di gudang lini I (produsen) sampai dengan lini IV (kios resmi) sebanyak 2,2 juta ton.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menambah alokasi anggaran untuk pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun pada 2024. Menurutnya, penambahan anggaran tidak akan berdampak signifikan pada produksi pertanian.

"Kalau menghitung pengaruh anggaran pupuk terhadap jumlah produksi pasti hasilnya tidak akan signifikan meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan produktivitas tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pupuk saja. Keliru jika ada anggapan bahwa dengan anggaran ditambah, produksi auto meningkat," ujar Eliza dalam keterangannya kepada Tempo pada Rabu, 3 Januari 2024.

Menurutnya, penambahan anggaran untuk pupuk subsidi hanya akan mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan petani. Padahal, kata Eliza, hanya 10 sampai 12 persen dari total biaya produksi pertanian yang digunakan untuk belanja pupuk.

"Menambah anggaran pupuk subsidi ini setidaknya mengurangi beban petani yaitu biaya produksi dalam membeli pupuk, karena jika anggaran dikurangi, jatah pupuk subsidi yang didapatkan petani itu berkurang. Sehingga petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya 2,5 kali lipat lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi," ucapnya.

Ia mengatakan untuk meningkatkan produksi pertanian, penambahan anggaran tidak cukup. Peningkatan produksi membutuhkan pendukung lainnya yang sama penting. "Misalnya revitalisasi irigasi, penggunaan benih yang bagus, penanganan hama dan penyakit tanaman yang presisi dan model tanamnya yang sesuai dengan karakteristik lahan," kata dia.

Advertising
Advertising

Maka, kata dia, penambahan anggaran ini sebenarnya lebih ke menjaga margin petani dan menekan biaya produksi agar minat petani menanam tetap terjaga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut, pemerintah akan menambah alokasi anggaran untuk pupuk subsidi menjadi Rp 14 triliun pada 2024. Hal ini dilakukan untuk menutup kekurangan pupuk di lapangan.

"Sehingga di 2024 saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambah senilai angka hitung-hitungan kita Rp 14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan,”ujar Jokowi dalam agenda Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah yang disiarkan secara virtual pada akun youtube Sekretariat Presiden yang dikutip pada Rabu, 3 Januari 2023.

Meski demikian, pengajuan penambahan anggaran ini masih harus mendapatkan persetujuan DPR. “Bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR, nah ini belum. Ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Kementerian Keuangan akan dorong segera bisa direalisasikan,” ujarnya.

Pilihan Editor: Jokowi Bakal Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun, Ekonom: Hanya Obat Penghilang Nyeri

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

21 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

22 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya