TEMPO.CO, Jakarta - Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan bauksit mentah sebagai bentuk hilirisasi bahan tambang.

Selain kedua komoditas tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan juga akan melakukan hilirisasi terhadap barang tambang lainnya.

Bahan Tambang Segera Dihilirisasi

1. Tembaga

Tembaga merupakan salah satu barang tambang yang akan dihilirisasi oleh Presiden Jokowi. Rencana itu diungkapkan Kepala Negara pada awal Februari 2023 lalu. Jokowi menyampaikan pihaknya akan segera mengumumkan kebijakan itu tahun ini. Keputusan tersebut, kata dia, lantaran progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat telah mencapai 50 persen lebih.

“Nanti sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop,” kata Jokowi dalam sambutannya dalam acara Mandiri Investment Forum 2023, di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023.

Awalnya Presiden Jokowi berniat melarang ekspor tembaga mulai Juni 2023. Namun, kebijakan tersebut batal diterapkan. Salah satu penyebabnya kondisi smelter yang ada di Tanah Air dinilai belum siap. Kabar ini Jokowi sampaikan saat acara 1 Dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Hotel Salak, Bogor, Ahad, 18 Juni 2023.

“Saya hari Selasa mau cek smelter tembaga di Newmount sama di Freeport sudah selesai belum? Kalau sudah hampir selesai, tembaga setop lagi. Sehingga semuanya berproduksi di dalam negeri,” katanya.

2. Timah

Presiden Jokowi juga tengah berupaya menghilirisasi timah. Hal itu Jokowi sampaikan pada Januari 2022 lalu. Kepala negara kembali memberi sinyal penutupan keran ekspor timah mentah pada Oktober 2022. Kabar itu seiring dengan segera rampungnya proyek smelter PT Timah Tbk.

Kala itu Jokowi mengaku ingin semua komoditas tambang bisa masuk ke industri hilirisasi. Hal itu demi meningkatkan nilai tambang di dalam negeri dan lapangan kerja bisa bertambah luas. “Kalau sudah matang kalkulasinya, akan saya umumkan, setop tahun depan atau setop tahun ini, bisa terjadi,” kata dia, Kamis, 20 Oktober 2022.

Jokowi sudah larang ekspor nikel mentah dan bauksit mentah

Untuk diketahui, upaya hilirisasi di bidang tambang sebenarnya telah dilakukan sejak 2009 sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba. UU ini mengatur bahwa pelaku tambang harus menambah nilai jual dengan pengolahan atau pemurnian. Mereka diberi waktu lima tahun sejak UU diundangkan.

Artinya, hilirisasi pertambangan sebenarnya harus mulai berlaku pada 2014. Namun, banyak perusahaan yang belum siap saat itu. Implementasi hilirisasi produk tambang dalam UU Minerba pun akhirnya terbengkalai. Cita-cita itu baru terwujud pada 2019. Dimulai dari nikel, pemerintah melarang ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7 per 1 Januari 2020.

Setelah melarang ekspor bijih nikel per Januari 2020, Indonesia kemudian melarang ekspor bauksit mentah pada 10 Juni 2023. Rencana itu sudah dibocorkan Presiden Jokowi sejak Rabu, 21 Desember 2022 lalu. “Untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

-Kebijakan hilirisasi nikel Jokowi digugat Uni Eropa

Namun kebijakan larangan ekspor nikel mentah mengakibatkan Indonesia harus menghadapi gugatan Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Uni Eropa geram karena sulit memperoleh bijih nikel dari Indonesia. Hasil putusan panel WTO pada November 2022 menyatakan kebijakan tersebut terbukti melanggar ketentuan WTO.

Menanggapi itu, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia akan tetap menghentikan ekspor bahan mentah nikel meski kalah dalam gugatan di WTO. Karena itu, ia memastikan pemerintah akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Banding tersebut disampaikan ke WTO pada Senin lalu, 12 Desember 2022. Pengajuan banding juga ditujukan kepada Sekretariat Badan Banding atau Appellate Body Secretariat.

Appellate Body merupakan pengadilan banding sistem penyelesaian WTO sejak 2019. Namun, proses banding itu dipastikan berjalan lambat lantaran kekosongan hakim uji pada badan banding tersebut. Appellate Body dianggap tidak lagi efektif menyelesaikan sengketa antar negara lantaran kekosongan hakim uji dan pemblokiran atas penunjukan hakim baru oleh Amerika Serikat.

Awal Desember 2023 lalu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan Indonesia mendapat sedikit keuntungan saat menunggu dibentuknya badan banding oleh WTO. Menurutnya, tanpa ada keputusan final di tingkat banding, kebijakan hilirisasi nikel tetap berlanjut. Kemungkinan, kata dia, badan tersebut baru terbentuk pada awal 2025.

“Badan banding baru terbentuk awal 2025, AS masih blocking. Kalau disetujui permintaan AS, enggak langsung terbentuk, butuh enam bulan, kasus baru akan dibahas pertengahan 2026,” jelas Bara saat berbincang di Timika, Papua Tengah, dilansir Antara, Ahad, 3 Desember 2023.

-Jokowi akui butuh nyali menyetop ekspor bahan tambang mentah

Jokowi mengakui upaya menyetop ekspor bahan tambang mentah bukan perkara mudah. Menurutnya kebijakan ini membutuhkan nyali. “Tapi nyetop-nyetop itu juga perlu nyali,” kata Jokowi dalam acara 1 Dekade Bara JP di Hotel Salak, Bogor, Ahad, 18 Juni 2023. Kepala Negara mencontohkan saat membuat kebijakan melarang ekspor nikel. Kebijakan itu langsung digugat oleh Uni Eropa ke WTO.

“Kita baru nyetop nikel saja sudah digugat Uni Eropa, kalah lagi kita. Kemarin kita kalah, banding. Pak ini kalah, ya kalah enggak apa-apa, ada upaya banding, banding, banding,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan Indonesia negara besar. Ia memastikan tidak takut untuk melawan gugatan yang dilakukan oleh negara lain terkait kebijakan hilirisasi di Indonesia. “Jangan digugat nyalinya langsung ciut. Digugat Uni Eropa juga masih berkawan baik kok dengan Presiden Uni Eropa. Tapi ya kita hadapi. Jangan sampai digugat, kalah, langsung mundur, ya enggak jadi industri kita,” tutur Jokowi.

Jokowi juga memastikan hilirisasi harus didorong. Ia tidak mau potensi besar yang ada di dalam negeri tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. “Kita bayangin kita punya industri mobil listrik gede banget, itu kan baru digugat awal. Menyiapkan industri prekursor, industri ekspor, EV-nya, lithium baterainya, kan baru kita siapin. Mungkin selesai 2027 Insyaallah 2028,” kata Kepala Negara.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO | LAILI IRA | ANTARA | SETKAB
Pilihan editor: Menengok Dasar Kebijakan Hilirisasi Tambang Jokowi Serta Bunyi Beleidnya