H-2 Debat Cawapres, Ekonom Ungkap 3 Isu Penting yang Harus Dibahas

Rabu, 20 Desember 2023 20:51 WIB

Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (kanan), berbincang dengan Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka (tengah) dan Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD (kiri) dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut, ada tiga isu penting yang perlu dibahas dalam debat perdana bagi calon wakil presiden atau cawapres akan diselenggarakan pada Jumat, 22 Desember 2023. Tiga isu itu adalah penyerapan tenaga kerja, deindustrialisasi, dan pemerataan ekonomi digital.

Adapun tema yang akan dibahas dalam debat cawapres, yaitu investasi, ekonomi (kerakyatan dan digital), keuangan, pajak (digital), perdagangan, perkotaan, infrastruktur, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Pertama, penyerapan tenaga kerja yang saat ini paling banyak di sektor informal. Hal ini menyebabkan kesejahteraan pekerja Indonesia belum bisa membaik. Selain itu, perlindungan sosial maupun ekonomi pekerja informal ini sangat minim. Mereka rentan masuk ke jurang kemiskinan," ujar Nailul ketika dihubungi pada Rabu, 20 Desember 2023.

Kedua, kata Nailul, cawapres perlu membahas deindustrialisasi. Ia menyebut, deindustrialisasi yang sudah terjadi dan terus memburuk yang menyebabkan susah untuk menyerap tenaga kerja formal.

"Porsi nilai tambah bruto (NTB) industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional terus menurun, investor juga sangat minim untuk membangun pabrik baru di Indonesia. Akibatnya pertumbuhan ekonomi stuck di angka 5 persen saja. Padahal Jika ingin keluar dari middle income trap, pertumbuhan ekonomi harus di angka minimal 6 persen," ujarnya.

Advertising
Advertising

Menurut Nailul, hilirisasi yang digaungkan pun ternyata minim impact ke penerimaan negara dan pendapatan masyarakat. Bahkan, hilirisasi merusak lingkungan di beberapa daerah.

"Tiga, pemerataan ekonomi digital yang jalan di tempat. Besaran ekonomi digital Indonesia masih banyak dinikmati oleh kalangan tententu saja, tidak semua lapisan masyarakat menikmati kue ekonomi digital yang mencapai Rp 500 triliun. UMKM kita juga sangat minim memanfaatkan ekonomi digital, harus ada akselerasi digitalisasi UMKM," ujar Nailul.

Pilihan Editor:Cak Imin Janji Kredit Beri Modal Rp 10 Juta Tanpa Bunga dan Agunan, Pengamat: Tak Akan Diminati Bank

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

13 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

1 hari lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

1 hari lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

2 hari lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

2 hari lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya