TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya aliran dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersumber dari tambang ilegal. Atas temuan itu, PPATK telah menyampaikan hasil analisis kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Waktu itu pernah kami sampaikan ada indikasi dari illegal mining. Dari macam-macam, lah,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Jumat, 15 Desember 2023.

Penegak hukum mengatakan bahwa pendanaan kampanye tersebut juga ada yang berasal dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah di Jawa Tengah. Pencairan kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur tetapi diduga pada praktiknya dimanfaatkan untuk kepentingan simpatisan partai berinisial MIA.

Adapun total dana yang masuk ke rekening MIA yang berasal dari pencairan pinjaman mencapai Rp 94 miliar. Dari rekening MIA, dana itu dipindahkan kembali ke perusahaan, seperti PT BMG, PT NBM, PT PNH, beberapa individu, dan diduga juga mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.

Profil Koperasi Garudayaksa Nusantara

Dilansir dari situs resminya, Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop) merupakan koperasi yang diprakarsai oleh Prabowo Subianto bersama sejumlah putra dan putri Indonesia. KGN adalah koperasi primer nasional yang artinya beranggotakan orang per orang serta beroperasi di seluruh Indonesia.

KGN memiliki kantor pusat di Jalan RM Harsono 54, Ragunan, Jakarta. Koperasi Garudayaksa Nusantara diklaim menjadi alat perjuangan ekonomi untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatannya, KGN mengusung 3 prinsip utama, yaitu Mutual Cooperation yang berarti usaha bersama-sama lebih kuat daripada usaha sendiri. Selanjutnya Self-Help yang bermakna bahwa tidak akan berubah nasib suatu individu, melainkan individu itu sendiri yang mau merubahnya. Terakhir, Discipline yang bermaksud keteraturan akan mempermudah meraih cita-cita.

Unit Usaha Koperasi Garudayaksa Nusantara

KGN membawahi beberapa unit usaha dalam kategori perbankan, mikro industri, trading, perjalanan (travel), pengecer (retail), dan pembayaran daring atau payment point online bank (PPOB). Berikut rinciannya:

1. KGN Bank

Unit jasa keuangan KGN meliputi simpanan, pinjaman, asuransi, investasi, manajemen kas, dan penjamin.

2. Mikro industri

Unit usaha KGN di bidang mikro industri terdiri dari penggilingan padi (rice mill) di Klaten, Jawa Tengah, batik Djojokusumo Hediningrat (DH), suvenir, sepatu, olahan susu yang bekerja sama dengan PT Star Langgeng Jaya.

3. Trading

Koperasi Garudayaksa Nusantara mengklaim melakukan usaha trading dengan nilai transaksi mencapai US$ 20 juta atau sekitar Rp 310 miliar (Rp15.501) per bulan. Komoditas dalam unit usaha KGN Trading meliputi beras, gula kelapa, minyak goreng, dan bawang putih.

4. Perjalanan

KGN juga menjalankan usaha di bidang perjalanan, antara lain menyediakan paket umrah, tiket transportasi umum, dan paket wisata domestik maupun mancanegara.

5. Pengecer

Unit usaha KGN di bidang pengecer mencakup kafe, Kopi 611, pasar rakyat (Pasar Garuda), e-commerce, dan warung serba ada (waserba).

Tanggapan TKN Prabowo-Gibran

Terkait aliran dana kampanye ilegal ke Koperasi Garudayaksa Nusantara, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka enggan buka suara. Tempo berupaya mengonfirmasi kepada Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon dan Budi Djiwandono, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, tetapi semuanya kompak tak merespons.

Adapun Wakil Komandan Tim Golf (Relawan) TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer menyatakan tidak tahu. “No comment, saya tidak mengerti,” kata dia pada Sabtu, 16 Desember 2023.

Kader Gerindra, Darori Wonodipuro juga mengaku tidak mengetahui mengenai aliran dana yang masuk ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. “Maaf, mengenai masalah ini, saya kurang menguasai,” ucap dia.

MELYNDA DWI PUSPITA | SULTAN ABDURRAHMAN | ANTARA

Pilihan Editor: Beda Cara Anies, Prabowo, dan Ganjar Kendalikan Harga Pangan jika jadi Presiden