Bos Apindo Kepri Curhat ke Zulhas: FTZ Batam Seperti Dikebiri, Banyak Regulasi yang Membatasi..

Senin, 18 Desember 2023 12:34 WIB

Pengurus Apindo Kepri foto bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Batam, Ahad 17 Desember 2023/ Yogi Eka Sahputra

TEMPO.CO, Batam - Usai melakukan blusukan ke Pasar Tos 3000 Jodoh, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sempat bertemu dengan sejumlah pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri), Ahad, 17 Desember 2023.

Pertemuan ini berlangsung di kedai Kopi Daerah Nagoya Kota Batam, tampak Apindo dan Mendag berbincang panjang dalam satu meja di dampingi Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

Usai pertemuan, Ketua Apindo Kepulauan Riau (Kepri), Cahya menyebutkan kedatangan Menteri Perdagangan untuk mengecek harga cabai di pasar. "Buat kami pengusaha penting itu, angka inflasi, karena menentukan UMK para pekerja," kata Cahya.

Oleh sebab itu, kata Cahya, kalangan pengusaha berharap agar laju inflasi di Batam bisa ditahan agar stabil. Dengan begitu, upah pekerja juga tidak naik setiap tahunnya. "Kami berharap seperti itu," kata Cahya.

FTZ di Batam Dikebiri

Advertising
Advertising

Selain itu kata Cahya, pihaknya menyampaikan ke Mendag Zulhas bahwa pengusaha masih terkendala dengan beberapa aturan menteri yang menghalangi Free Trade Zona (FTZ).

“Banyak regulasi dari pemerintah sekarang masih belum bebas sekali untuk di Batam. Kita mau, next, jika ada regulasi bertolak belakang dengan FTZ, itu yang harus kita ubah,” kata dia.

Menurutnya, meski Batam berstatus FTZ, tapi kebebasan dalam bertransaksi masih belum terasa mudah.

“Kalau kita ngomong, FTZ kita dikebiri. Banyak regulasi antar kementerian yang masih membatasi gerak-gerik kita di sini,” kata dia.

Menurutnya, FTZ pada masa kepemimpinan BJ Habibie justru lebih mudah dalam melalukan transaksi. Sebab regulasi yang tidak begitu rumit.

“FTZ-nya (zaman) Pak Habibie, kita bisa bebas banget. Salah satu, barang-barang yang masuk dulu sudah cukup hanya dengan rekomendasi Gubernur dan Kepala BP Batam,” kata dia.

Namun, sekarang harus lebih dahulu diperiksa terlebih oleh BPOM pusat. “Mana BPOM-nya bukan dari Batam, tapi Jakarta. Itu harus diubah,” kata dia.

Cahya menyebutkan respons Zulhas terkait hal tersebut sangat baik. Ia pun berharap aspirasi para pengusaha tersebut nantinya bisa benar-benar diserap oleh pemerintah.

Pilihan Editor: TikTok Shop Pilih Tokopedia sebagai Mitra, Zulhas: Itu Urusan Mereka

Berita terkait

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

1 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

1 hari lalu

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya

Zita Anjani PAN Tetap Diusung Maju di Pilkada DKI, Jadi Dampingi Ridwan Kamil?

2 hari lalu

Zita Anjani PAN Tetap Diusung Maju di Pilkada DKI, Jadi Dampingi Ridwan Kamil?

PAN tetap mengusung Zita Anjani maju di Pilkada DKI. PAN mengaku tidak khawatir dengan elektabilitas Zita gara-gara polemik Starbucks.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

2 hari lalu

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

2 hari lalu

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

3 hari lalu

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara Dipecat Gara-gara Ajak Youtuber ke Hotel, Apindo Angkat Bicara soal Maraknya PHK di Awal 2024

3 hari lalu

Terpopuler: Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara Dipecat Gara-gara Ajak Youtuber ke Hotel, Apindo Angkat Bicara soal Maraknya PHK di Awal 2024

Kemenhub membebastugaskan Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara, Asri Damuna, imbas video viral mendatangi Youtuber perempuan untuk diajak ke hotelnya.

Baca Selengkapnya

Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

3 hari lalu

Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Zulhas Soal PAN Disebut Cuma Bisa Joget: Yang Menang Capres Bisa Joget

3 hari lalu

Zulhas Soal PAN Disebut Cuma Bisa Joget: Yang Menang Capres Bisa Joget

Ketum PAN Zulkifli Hasan menyindir sebutan partainya yang sering disebut hanya bisa berjoget.

Baca Selengkapnya

Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

3 hari lalu

Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kota Batam.

Baca Selengkapnya