TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia menyatakan masih ragu dengan janji calon presiden Ganjar Pranowo soal evaluasi Undang-undang atau UU Cipta Kerja.

"Beliau kan ditugaskan oleh ibu Megawati selaku Ketua Umum salah satu partai pengusung Undang-undang Cipta Kerja, maka dari itu kami masih ragu untuk ini (janji Ganjar mengevaluasi UU Cipta Kerja)," kata Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, kepada Tempo, Jumat, 15 Desember 2023.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.

Beleid ini menjadi polemik dan dikritisi sejumlah pihak, termasuk serikat buruh atau pekerja. Ini lantaran Perpu Cipta Kerja dianggap menghidupkan kembali UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mirah melanjutkan, pihaknya akan sangat gembira jika Ganjar akan mengevaluasi UU Cipta Kerja. "Tapi lebih bergembira lagi jika Pak Ganjar mau membatalkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo mengumbar janji untuk mengevaluasi UU Cipta Kerja saat bertemu dengan buruh dan pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kami akan evaluasi, kalau kami ketemu pengusaha, bertemu pelaksana dari pemerintah, dan buruh kok semuanya tidak nyaman," ujar Ganjar pada Kamis, 14 Desember 2023.

Menurut Ganjar, ada yang keliru dari UU Cipta Kerja karena sejumlah pihak merasa tidak nyaman dengan aturan itu. "Rasa-rasanya kalau buruhnya tidak nyaman, pemerintah enggak nyaman, pengusahanya enggak nyaman, ada yang keliru," ucap dia.

AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU | ANTARA