Terkini: Prabowo Janji Lanjutkan Hilirisasi Jokowi, 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan
Reporter
Tempo.co
Editor
Agung Sedayu
Senin, 11 Desember 2023 12:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai janji calon presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan melanjutkan program hilirisasi industri yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Prabowo, banyak negara lain risau ketika Indonesia melakukan hilirisasi, karena rata-rata negara tersebut menginginkan membeli hasil alam Indonesia dengan harga murah.
Berita lain yang banyak dibaca adalah mengenai Sekretaris Jenderal Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) Jepang Dedy Saprudin berharap Pemerintah Indonesia dapat memberikan perhatian lebih kepada pekerja migran jika pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang Pemilu 2024.
Kemudian berita tentang PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang hari ini mengumumkan kerja sama dengan TikTok. Melalui kemitraan tersebut, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia. Tiktok pun sepakat menyuntikan modal kepada GoTo sebesar lebih dari US$1,5 miliar atau sekitar Rp 23 triliun.
Lalu berita mengenai Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan ke publik mengenai upaya pembenahan yang dilakukan untuk mengurangi risiko besarnya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat rangkap jabatan pegawai Kementerian Keuangan di sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Sebelumnya, pada Maret 2023 lalu, FITRA mempertanyakan praktek rangkap jabatan 39 pejabat Kemenkeu pada sejumlah BUMN, yang semestinya mendapatkan supervisi dari kementeriannya.
Berikut rangkuman berita terkini Tempo.co.
Selanjutnya: Janji Prabowo Lanjutkan Hilirisasi Jokowi...
<!--more-->
- Prabowo Janji Lanjutkan Hilirisasi Jokowi: Jangan Jual Murah Kekayaan Alam
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan ingin mewujudkan cita-cita Presiden RI Joko Widodo melakukan hilirisasi di semua bidang agar Indonesia menjadi negara kuat. "Beliau (Jokowi) sampaikan, berapa kali, kalau kita tidak hilirisasi tidak mungkin rakyat kita makmur. Tidak mungkin Indonesia menjadi negara kuat, beliau katakan berkali kali," kata Prabowo dalam Konsolidasi Tim Pemenangan Prabowo-Gibran di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 10 Desember 2023.
Menurut Prabowo, banyak negara lain risau ketika Indonesia melakukan hilirisasi, karena rata-rata negara tersebut menginginkan membeli hasil alam Indonesia dengan harga murah. "Mereka maunya mereka ambil barang kita murah, kemudian bahan kita diolah, kemudian dijual puluhan kali (dari harga) milik kita. Pak Jokowi tegas, tidak mau lagi jual barang barang kita murah," bebernya.
Prabowo menjelaskan, Indonesia bisa melakukan hilirisasi bukan hanya dari sektor pertambangan, melainkan juga dari pertanian, perikanan, hingga kehutanan. "Kita tidak mau menjual kekayaan kita murah lagi, puluhan pabrik harus dibangun di Indonesia. Kita tidak mau jadi bangsa UMR (upah minimum regional), kita mau jadi negara yang maju negara yang makmur, anak anak kita harus hidup terhormat," ungkap Prabowo.
Ia mengaku satu sudut pandang dengan Jokowi mengenai strategi dalam hal hilirisasi. Menurut dia, untuk mewujudkan hilirisasi di setiap sektor, ia bersama Jokowi satu ideologi sesuai dengan cita-cita Presiden RI pertama Soekarno, yakni berdiri di atas kaki sendiri.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: PKS: Anies-Muhaimin akan Perbaiki Nasib Pekerja Migran...
<!--more-->
- PKS: Anies-Muhaimin akan Perbaiki Nasib Pekerja Migran di Luar Negeri
Sekretaris Jenderal Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) Jepang Dedy Saprudin berharap Pemerintah Indonesia dapat memberikan perhatian lebih kepada pekerja migran jika pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang Pemilu 2024. “Tentunya kepada pekerja migran, kalau ada hal yang menimpa misalnya saudari-saudari muslimah yang tidak boleh berhijab, ada dukungan dari pemerintah ke depan,” kata Dedy saat ditemui dalam deklarasi pasangan calon (paslon) AMIN di Tokyo, Minggu.
Dia juga berharap kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang dapat meningkat, sehingga mempermudah dalam bidang ketenagakerjaan dan peningkatan jumlah pekerja Indonesia di Jepang. “Lebih banyak kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, misalnya orang-orang yang mempunyai bakat difasilitasi dan ditingkatkan lagi,” katanya.
Dedy menambahkan pemerintah ke depan juga dapat memperkuat perlindungan WNI di luar negeri, terutama apabila terdapat ancaman atau pun pelanggaran yang menimpa mereka.
Terkait Pemilu 2024, dia mengaku siap untuk menyukseskan pasangan calon AMIN yang didukung oleh partai tersebut dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. “Insya Allah sesuai arahan pusat, kami akan maksimal berkomitmen mendukung dan mensukseskan AMIN untuk presiden dan wakil presiden. Kami kerja sama dengan para relawan tinggi menjunjung perubahan,” katanya.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: TikTok Investasi di GoTo Rp 23 Triliun ke GOTO...
<!--more-->
3. Sepakat Berkongsi dengan Tokopedia, TikTok Investasi di GoTo Rp 23 Triliun
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) hari ini mengumumkan kerja sama dengan TikTok. Melalui kemitraan tersebut, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia. Tiktok pun sepakat menyuntikan modal kepada GoTo sebesar lebih dari US$1,5 miliar atau sekitar Rp 23 triliun.
"TikTok akan menginvestasikan lebih dari US$1,5 miliar, sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia, tanpa dilusi lebih lanjut pada kepemilikan GoTo di Tokopedia," kata GoTo dalam keterangan resmi pada Senin, 11 Desember 2023.
GoTo berharap transaksi tersebut akan selesai pada kuartal pertama tahun 2024. Perusahaan menyatakan kesepakatan ini sejalan dengan langkah Grup GoTo untuk memperkuat posisi keuangan serta strategi perseroan untuk memperluas cakupan pasar (total addressable market).
Untuk memastikan keberlanjutan langkah PT Tokopedia dalam mendorong perkembangan ekonomi digital nasional, perusahaan akan membentuk komite untuk memfasilitasi transisi dan integrasi yang diketuai oleh Patrick Walujo, dengan dukungan dari perwakilan PT Tokopedia dan TikTok. Dalam transaksi ini, Goldman Sachs bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Grup GoTo.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: FITRA Pertanyakan Sri Mulyani Mengenai Rangkap Jabatan 39 Pegawai Kemenkeu...
<!--more-->
- FITRA Pertanyakan Sri Mulyani Mengenai Rangkap Jabatan 39 Pegawai Kemenkeu
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan ke publik mengenai upaya pembenahan yang dilakukan untuk mengurangi risiko besarnya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat rangkap jabatan pegawai Kementerian Keuangan di sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN.
Sebelumnya, pada Maret 2023 lalu, FITRA mempertanyakan praktek rangkap jabatan 39 pejabat Kemenkeu pada sejumlah BUMN, yang semestinya mendapatkan supervisi dari kementeriannya. FITRA menyebut bahwa pendapatan para pejabat Kemenkeu yang menjadi Komisaris BUMN mencapai 20 kali lipat dari gaji mereka setiap bulannya sebagai staf di kementerian. "Sudah delapan bulan sejak kami umumkan temuan tersebut. Kami berharap ada akuntabilitas," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FITRA Ervyn Kaffah lewat keterangan tertulis dikutip Senin, 11 Desember 2023.
Menurut Ervyn, publik ingin tahu apa kebijakan yang sudah diambil Sri Mulyani untuk menangani situasi tersebut. Apalagi, kata dia, sebelumnya FITRA juga memantau bendahara negara pernah mengumpulkan dan memperoleh masukan dari sejumlah kalangan dengan integritas teruji merespon munculnya pertanyaan mengenai aliran dana Rp 400 triliun, termasuk soal rangkap jabatan tersebut, beberapa waktu lalu.
Ervyn mempertanyakan pembenahan yang dilakukan Sri Mulyani. Karena jika pejabat yang bergaji Rp 90-100 juta setiap bulan dibolehkan menjadi komisaris dan mendapat gaji lebih dari dua miliar sebulan. "Itu menabrak rasa keadilan, dan tugas Ibu Menteri memperbaiki situasi tersebut," ucap Ervyn.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Pilihan Editor: TKN Klaim Prabowo-Gibran Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan: Jabatan Mereka untuk Bela Rakyat Kecil