Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan membahas program atau kegiatan tahun anggaran 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sebanyak 24 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 hektare. Sementara, Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 ha. Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meubellair, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri juga didesain untuk merespon kondisi topografi berkontur sehingga terdiri dari 2 tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope.
Tipe upslope yang dibangun sebanyak 25 unit diperuntukkan bagi hunian yang berada pada punggungan bukit, dengan elevasi belakang rumah lebih tinggi daripada elevasi jalan. Sementara tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan.
Selain didesain untuk mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisir cut and fill, Rumah Tapak Jabatan Menteri juga didesain untuk responsif terhadap iklim dan bencana. Diterapkan pula sistem Smart Design Building dengan akses 100 persen terhadap internet dan wi-fi sehingga menjadi kawasan cerdas terpadu.
Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan
23 jam lalu
Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan
OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 hari lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
