Anies Belum Pasti Batalkan IKN, Timnas AMIN: Lihat Dulu Keuangan Negara, Layak atau Tidak

Minggu, 10 Desember 2023 11:36 WIB

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan memberikan sambutan saat deklarasi relawan Garda Matahari di Jakarta, Jumat 17 November 2023. Relawan Garda Matahari mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) memastikan bahwa pasangan capres dan cawapres mereka belum akan membatalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) jika mereka memenangkan Pilpres 2024.

Yang jelas, menurut Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN, Usamah Abdul Aziz, Anies dan Cak Imin akan menyelesaikan permasalahan mendasar terlebih dahulu sebagai langkah prioritasnya bila menang dalam pemilu tahun depan.

"Kami tidak menyatakan akan membatalkan IKN, tetapi kami akan mengkaji dengan disesuaikan kepada kondisi 2024 saat AMIN memimpin," kata Usamah, di Jakarta, Sabtu, 9 Desember 2023.

Pernyataan Usamah itu menjawab calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD yang sebelumnya menyebut bahwa negara akan kacau bila pemimpin baru menentang pembangunan IKN. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan Undang-undang.

Lebih jauh, Usamah meluruskan, pasangan Anies dan Cak Imin tidak pernah menyatakan akan menghentikan pembangunan IKN. Yang dimaksud capres dan cawapres nomor urut satu itu adalah lebih mengutamakan permasalahan mendasar yang masih belum terselesaikan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan pangan murah.

Advertising
Advertising

"Kami ingin mengutamakan kepentingan rakyat dengan mendahulukan kesehatan, pendidikan, pangan, dan lainnya. Kalau menurut kami rakyat masih kesulitan kesehatan, IKN batal. Atau akses pendidikan tidak merata atau harga-harga kebutuhan pokok masih tidak terjangkau," ucap Usamah.

AMIN, kata dia, juga masih akan mengkaji ulang pembangunan IKN tersebut. Ia juga menggarisbawahi pembangunan IKN hanya bisa dilanjutkan bila kondisi keuangan negara sudah stabil. Sebaliknya, ketika keuangan dan kebutuhan mendasar di Indonesia belum selesai, maka IKN tidak menjadi prioritas.

"Kami lihat dahulu apakah keuangan negara apakah layak, atau mumpuni, kalau memang layak bisa dilanjutkan lagi, tapi kalau tidak layak kami akan kaji ulang, karena kami belum bisa menjamin itu (IKN) dibatalkan," tutur Usamah.

ANTARA

Pilihan Editor: Deretan Janji Kaesang Bila PSI Menang pada Pemilu 2024: BPJS Gratis, IKN Dilanjutkan, Hak Atas Internet..

Berita terkait

Soal Kenaikan UKT, Anies Minta Panja DPR Bahas Problem Fundamental Pendidikan Tinggi

6 jam lalu

Soal Kenaikan UKT, Anies Minta Panja DPR Bahas Problem Fundamental Pendidikan Tinggi

Menurut Anies, pembahasan dalam Panja Pembiayaan Pendidikan seharusnya tidak berfokus pada persentase.

Baca Selengkapnya

Anies Soal Kisruh UKT Mahal: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak

7 jam lalu

Anies Soal Kisruh UKT Mahal: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak

Anies Baswedan turut menanggapi persoalan kenaikan UKT yang diprotes oleh mahasiswa karena dinilai tidak wajar.

Baca Selengkapnya

Respons Maruarar Sirait soal Tawaran Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Respons Maruarar Sirait soal Tawaran Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Maruarar Sirait menyatakan mendukung Jokowi dan Prabowo bukan karena menteri, tapi percaya mereka orang yang baik dan benar.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

10 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

13 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

14 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

15 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

19 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

1 hari lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya