Arsjad Rasjid dan Rosan Roeslani jadi Ketua TPN Capres, Kadin Condong ke Mana?

Kamis, 7 Desember 2023 15:55 WIB

(Dari kiri) Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan Kadin Indonesia, Sanny Iskandar; Wakil Ketua Umum Koordinarot Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesesia Shinta Kamdani; Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan; dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra dalam acara konferensi pers Rapimnas Kadin Indonesia di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara, pada Kamis, 7 Desember 2023. Tempo/Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia kembali buka suara mengenai posisi organisasinya dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. “Saya sudah pernah sampaikan, posisi Kadin Indonesia netral,” ujar Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara, pada Kamis, 7 Desember 2023.

Hal ini menanggapi Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Selain itu mantan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani didapuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Yukki menjelaskan, sebenarnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ ART), Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid tidak perlu ambil cuti meski bertugas sebagai tim pemenangan capres. Namun, karena Arsjad ingin menjaga netralitas di Kadin, maka posisinya sebagai ketua umum saat ini dinyatakan ’berhalangan sementara’.

Selain itu, kebetulan juga, Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2015-2022 Rosan Roeslani—saat ini Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia—menjabat ketua tim pemenangan salah satu calon presiden.

Bahkan, Yukki menjelaskan, ada juga beberapa pengurus Kadin Indonesia lainnya yang ditunjuk dalam tim pemenangan capres. Tapi organisasi itu tidak memberikan instruksi apa pun soal Pilpres 2024.

Advertising
Advertising

“Karena ini pesta demokrasi dan itu bersifat pribadi untuk masing-masing,” ucap Yukki.

Yukki hanya menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, di pasal 5 tertulis bahwa Kadin Indonesia tidak boleh masuk ke dalam konteks politik praktis. “Jadi jelas.”

Menurut dia, politik Kadin Indonesia adalah memperjuangkan kesejahteraan dan politik ekonomi. Kadin Indonesia, kata Yukki, ingin tetap damai dalam penyelenggaraan pemilu, dan ekonomi tetap tumbuh. “Karena kami punya pekerjaan besar mencapai apa yang disebut dengan Indonesia emas 2045, intinya di situ,” tuturnya.

Pilihan Editor: Pemerintah Diminta Atasi Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel, Respons PP Muhammadiyah?

Berita terkait

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

8 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

10 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

10 jam lalu

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjawab sejumlah isu politik yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad dalam Pusaran Isu Jadi Menteri Prabowo dan Maju di Pilkada Jateng

18 jam lalu

Raffi Ahmad dalam Pusaran Isu Jadi Menteri Prabowo dan Maju di Pilkada Jateng

Raffi Ahmad dinilai belum memiliki kinerja politik yang bagus, karena tidak memiliki pengalaman di dunia politik.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

18 jam lalu

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

Prabowo juga mengatakan dia dan Jokowi punya komitmen yang sama membawa perbaikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Baca Selengkapnya

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

18 jam lalu

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

Sekjen Gerindra menyebutkan PDIP dalam banyak kesempatan menyatakan tidak punya masalah dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

19 jam lalu

5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

Dharma Pongrekun-Kun Wardana resmi menyerahkan berkas dukungan sebagai bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

23 jam lalu

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

1 hari lalu

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya